SURABAYA, beritalima.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim untuk mengantisipasi krisis ekonomi saat ini dengan mengambil keputusan dan melaksanakan program yang telah disusun dalam RPJMD, serta terus mengamati perkembangan yang ada.
Hal tersebut disampaikannya saat melantik Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim yang bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (31/8).
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengutip pendapat seorang ahli di bidang pembangunan yang mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini bisa berlanjut, apalagi nilai kurs sudah menyentuh Rp. 14.800,- per US$, akibat pengaruh krisis di Argentina. Selain itu, China juga mengurangi investasi dan memperkuat pasar dalam negeri sebagai langkah mengantisipasi konflik perang dagang.
“Maka saya mengusulkan, pikirkan dengan matang yang bisa meningkatkan kesejahteraan seperti proses industri yang bahan bakunya di sekitar kita. Karena saat ini defisit neraca berjalan, impor lebih besar ketimbang ekspor,” terangnya.
Untuk itu, ia meminta para pejabat untuk terus belajar terlebih dalam era krisis seperti ini. Termasuk merubah pemikiran tidak saja untuk kepentingan Jatim, tapi juga menghidupkan antar provinsi dan antar negara.
Sesuai Aturan KASN
Menurut Pakde Karwo, pelantikan ini sudah sesuai aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dimana pejabat tinggi yang sudah lima tahun menduduki jabatan struktural untuk dilakukan penyegaran. Selain itu, pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, baik mutasi sesama pejabat pratama maupun promosi dari pejabat administrator menjadi pejabat tinggi pratama.
“Sebentar lagi bulan Oktober-November ada teman yang akan mengakhiri tugas atau pensiun sehingga masih ada satu gelombang lagi yang harus kita isi,” katanya.
Pelantikan ini, lanjutnya, juga sudah sesuai izin dari Menteri Dalam Negeri.dan proses pengusulannya sudah dilakukan mulai Bulan Juni lalu. Menurutnya, salah satu yang menghambat lamanya pelantikan eselon II ini adalah belum adanya kesamaan pandangan antara Menpan RB, Mendagri dan stafnya soal Bakorwil. Padahal Bakorwil menjalankan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi koordinasi dan pengawasan.
“Staf Mendagri merasa ini tidak efisien. Ini kesalahan mendasar karena yang dibangun pemerintah bukan efisiensi tapi efektifiktas,” katanya.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Pakde Karwo kembali mengingatkan untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang biaya pembangunan, karena merupakan keputusan gubernur dan DPRD, bukan Kepala OPD.
“Kalau DPRD gondok nanti ribut, tolong kesadaran sepenuhnya. Tugas kepala OPD mengusulkan kepada kepala pemerintahan yakni gubernur dan DPRD,” terangnya..
Pakde Karwo juga berterimakasih sekaligus berpesan pada para pendamping atau istri para pejabat yang baru saja dilantik untuk terus mengingatkan suaminya soal integritas. Apalagi kasus OTT KPK selama ini sebagian besar karena integritas.
“Titip ibu-ibu untuk menjaga integritas bapak-bapaknya. Tolong ini dijaga betul kalau kata ahli agama termasuk juga iman-nya dijaga,” pesannya.
Pejabat Eselon II yang dilantik kali ini berjumlah 20 orang. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim nomor 821.2/1673/204/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Boedi Prijo Soeprajitno, SH., M.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim, Dr. Bobby Soemiarsono, SH, M.Si sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim, dan Setiajit, SH, M.M sebagai Kepala Dinas ESDM Prov. Jatim.
Juga, Dr. Ir. Raden Bagus Fattah Jasin, M.S sebagai Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim, Dr. Ir. Wahid Wahyudi, M.T sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim, serta Aries Agung Paewai, S.STP, MM sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan pelantikan jabatan fungsional ahli utama yakni Drs. Sudjono, MM sebagai pustakawan ahli utama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim.
Turut hadir dalam pelantikan ini Pj. Sekdaprov Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (rr)
