JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima Tim Kerja (Timja) Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) DPD. Sejumlah hal turut dibahas dalam pertemuan di rumah dinas Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/5) sore.
Pada pertemuan yang dilakukan secara fisik dan virtual itu, LaNyalla didampingi dua Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamudin.
Senator yang hadir langsung adalah Jimly Asshiddiqie (DKI Jakarta) yang ditunjuk sebagai Ketua Timja Politik PPHN, Badikenita Putri (Sumatera Utara), Fachrul Razi (Aceh), Hasan Basri (Kalimantan Utara) dan Andri Prayogoputra Singkarru (Sulawesi Barat).
Anggota DPD RI yang mengikuti rapat secara virtual adalah Made Mangku Pastika (Bali), Abdul Rachman Thaha (Sulawesi Tengah), Filep Wamafma (Papua Barat), Abdul Kholik (Jawa Tengah), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Hudarni Rani (Bangka Belitung) dan Teras Narang (Kalimantan Tengah).
“Terimakasih Pak Jimly sudah menerima tugas yang berat ini. Saya berharap Timja Politik PPHN bisa cepat bekerja, segera susun strategi dan rekomendasi karena dari jajaran pimpinan perlu diberikan gambaran serta sistematika kerja terkait hal yang bicarakan hari ini,” tutur LaNyalla.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu menambahkan, peran DPD RI terkait garis besar haluan negara sangat diperlukan. Hal ini mengingat pembangunan Indonesia secara keseluruhan tidak lepas pembangunan di daerah-daerah.
“DPD RI dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Dalam penyusunan haluan negara, DPD RI juga perlu dilibatkan karena ini menyangkut kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutur dia.
Jimly mengatakan, rapat koordinasi Timja Politik PPHN dan Pimpinan DPD sangat diperlukan agar ada kesamaan visi misi dari para senator mengenai pokok-pokok haluan negara yang akan diusulkan DPD RI.
“Target saya, tim ini memiliki kesamaan visi misi, punya persepsi sama soal apa yang harus kita kerjakan. Kekompakan internal 136 orang anggota DPD RI diperlukan dalam mempersatukan persepsi terkait Kelembagaan DPD RI. Ini pekerjaan yang serius,” kata dia.
Menurut Jimly, PPHN harus merupakan akumulasi dan integrasi rencana panjang mengenai pembangunan Indonesia kedepan. Tentunya dalam hal ini keterlibatan daerah menjadi salah satu isu sentral. “Rancang bangun panjang Indonesia ini kan termasuk pembangunan daerah. DPD RI harus dilibatkan secara khusus.”
Terkait haluan negara, Nono mengatakan, perlu benang merah, barometer menyangkut ideologi. Ia menyoroti mengenai reformasi dengan berbagai perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan garis besar haluan negara (GBHN) terdahulu.
“Berbekal pengalaman Uni Soviet, negara besar, itu reformasi yang gagal dan terbelah menjadi belasan negara. Itu bisa terjadi kalau kita berjalan tanpa haluan negara yang jelas. Dengan adanya haluan bisa mengatur banyak hal agar kita tidak terseok-seok,” papar Nono.
Pentingnya pembaharuan PPHN juga disampaikan Made yang pernah menjadi Gubernur Bali. Perbedaan kepentingan politik dinilai menjadi salah satu hal yang menghambat pembangunan di daerah.
“Bagaimana untuk menyamakan visi misi dengan bupati dan walikota itu setengah mati sulitnya, karena tidak ada kesenambungan. Maka memang diperlukan GBHN dan DPD bisa menjadi sponsor utama dari keterwakilan daerah dengan pemikiran-pemikiran yang komprehensif,” demikian Made Mangku Pastika. (akhir)
