JAKARTA, Beritalima.com– DPD RI terus memantau kesiapan dan kondisi daerah dalam menghadapi wabah virus Corona (Covid-19). Bahkan seluruh senator secara khusus diminta memantau kesiapan daerah menghadapi potensi peningkatan jumlah kasus Covid-19, termasuk ketersediaan kebutuhan pangan dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis.
“Saya sudah sampaikan, baik saat rapat pimpinan maupun melalui media agar semua senator dari 34 provinsi di saat reses kemarin, sekarang dan dilanjutkan dengan penugasan mendesak untuk melakukan kunjungan di daerah pemilihan masing-masing. Saya minta semua untuk terlibat aktif memantau kesiapan daerah masing-masing dalam agenda penanggulangan wabah covid-19,” kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Dalam keterangan pers Biro Humas dan Pemberitaan DPD RI, LaNyalla mengimbau agar senator melihat langsung bagaimana daerah melakukan mitigasi bencana wabah Covid-19. Beberapa daerah ternyata mengalami hambatan dan keterbatasan dalam melakukan mitigasi bencana ini, terutama kesiapan rumah sakit rujukan, ruang isolasi, peralatan. Intinya, semangat kita membantu daerah untuk lebih siap,” kata LaNyalla.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini mengatakan, pemantauan semakin intensif, khususnya pada beberapa daerah yang telah atau tengah mengajukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ada beberapa masalah yang belum teratasi di beberapa daerah yang telah atau tengah mengajukan PSBB. Mulai dari kondisi rumah sakit secara umum, kesadaran warga, hingga potensi masalah ekonomi.
“Memang ada beberapa masalah. Contoh paling konkret, rumah sakit yang bukan menjadi RS rujukan pasien Covid-19, tidak memiliki alat test yang memadai. Padahal bisa saja ada pasien terpapar yang datang ke IGD RS tersebut. Karena itu, seluruh tenaga medis, baik di RS yang bukan menjadi rujukan pasien Covid-19 harus dilengkapi APD sesuai protokol Covid-19.”
Dikatakan, dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik, yaitu melalui Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (Bansos). Strategi itu perlu segera dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu. “Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” jelas dia.
Selain perekonomian masyarakat, kata LaNyalla, juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah Covid-19. Pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu perlu diberi bantuan khusus dari pemerintah. Bantuan itu dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran. “Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran,” ujar LaNyalla.
Dinilai, wabah Covid-19 juga bisa mempengaruhi stok komoditas pangan di masyarakat. Dan, hal itu akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan. Sebab itu, pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan di wilayah yang telah dinyatakan termasuk karantina terbatas.”
Terkait dengan banyaknya kritik terhadap kinerja Pemerintah menghadapi wabah Covid-19, LaNyalla mengatakan, bukan saatnya sibuk mengkritik. Upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 harus dilakukan secara massif dan melibatkan semua pihak.
“Kritik wajar saja, karena bencana ini baru terjadi dengan skala yang massif dan tidak terduga kecepatan penyebarannya. Pemerintahan di semua negara juga mendapat kritik. Negara adidaya seperti Amerika Serikat pun dibuat tergagap dengan wabah ini,” ujar LaNyalla.
Dia meminta para senator untuk lebih memilih bekerja bersama pemerintah daerah, ketimbang sibuk melakukan kritik. “Lakukanlah apa yang dapat dilakukan. Sumbangkan tenaga, pikiran, waktu dan sumber daya yang kita punya untuk daerah masing-masing. Karena kami di DPD adalah wakil daerah,” ujar LaNyalla.
Juga diminta agar para senator untuk aktif berkomunikasi dengan ketua gugus tugas penanggulan Covid-19 di Dapil masing-masing, termasuk menjaring masukan dari kepala daerah dan pimpinan rumah sakit di daerah. “DPD RI dengan segala keterbatasannya, karena kami bukan eksekutif, sehingga tidak bisa melakukan eksekusi, tetapi kami sebagai bagian dari daerah, wakil daerah, fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan untuk kepentingan daerah kita masing-masing, di 34 provinsi,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)
