SURABAYA, beritalima.com | Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono buka suara terkait panggilan klarifikasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam dugaan money politik. Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 ini mengatakan, pihaknya mendapat informasi oleh Bawaslu terkait adanya laporan dugaan money politik di RW 5 Ngagelrejo Dapil 4 Surabaya yang diduga dilakukan oleh Bahtiyar Rifai, Cahyo Harjo Prakoso dan Bambang Haryo Soekartono. Namun, hal itu tidak berdasar.
“Setelah diklarifikasi, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 5 Januari 2024, sedangkan saya melakukan kunjungan ke Ngagelrejo hanya sekali pada 24 Januari 2024 di RW 11 yang saat itu saya bersama Tandem Cahyo Harjo Prakoso Caleg DPRD Provinsi dan Arieska Pertiwi Caleg DPRD Kota, jadi bukan dengan Bahtiyar yang seperti di tuduhkan terdapat kartu nama tandem dengan Bahtiyar karena Bahtiyar tidak tandem di wilayah Ngagelrejo tersebut,” imbuh pemilik sapaan akrab BHS.
Dikatakan BHS, saat itu kunjungan di Ngagelrejo dihadiri oleh Ketua RW 11 dan RT 1-7 Ngagelrejo dan saya tidak pernah hadir bersama Bahtiyar di Ngagelrejo karena tandem wilayah dapil tersebut sudah dipetakan sendiri-sendiri dan Ngagelrejo adalah milik Arieska.
Maka itu, lanjut BHS, dipastikan tuduhan pelaporan tersebut tidak berdasar. “Dan bahkan, begitu kami tanyakan ke Bawaslu siapa nama yang melakukan transaksi yang ada di foto tersebut saat itu, dari Bawaslu tidak dijelaskan, termasuk juga siapa yang melaporkan juga tidak dijelaskan,” tukasnya.
“Kalau pelaporan berupa foto atau video yang dilakukan oleh orang lain isinya dugaan money politik, menurut saya bukti tidak kuat dan bisa dilakukan oleh siapapun dengan tujuan merekayasa, kecuali bila ada bukti calegnya sendiri yang menyerahkan uang kepada konstituen, itu adalah bukti yang kuat. Seharusnya pada saat terjadinya transaksi, pelapor harus menangkap kedua pelaku tersebut dan segera di laporkan ke Bawaslu,” tambahnya.
“Oleh karen itu, saya meminta kepada Bawaslu serta Kepolisian untuk segera menangkap orang yang merekayasa laporan tersebut agar proses menjadi jelas dan sudah seharusnya yang bersangkutan harus mendapatkan jerat hukum,” lanjut BHS.
Dijelaskan BHS didepan Bawaslu, dirinya telah memiliki konstituen captive dari mitra usaha perusahaannya yang memiliki mitra kerja 600 perusahaan dan siap untuk menyumbangkan 50 hingga 1.500 suara, belum lagi mitra usahanya mulai dari kontaktor, subkon dan supplier sebanyak 250 yang siap menyumbangkan suara, banner, baliho serta ribuan bendera.
“Saya juga sebagai Ketua Umum IPSI Kota Surabaya 3 Periode berturut-turut sangat didukung suaranya dari 38 perguruan silat, dimana satu perguruan ada yang mencapai 30 ribu anggota,” ujar BHS.
Belum lagi petani di Sidoarjo yang jumlahnya sekitar 60 ribu, sangat mendukung Bambang Haryo Soekartono yang telah diangkat sebagai Bapak Petani Sidoarjo oleh Gapoktan dari 18 Kecamatan di Sidoarjo.
Terus, masih ada suara nelayan Sidoarjo dan Surabaya yang totalitas mendukung BHS, serta juga UMKM, pedagang pasar, ojol dan lain-lain. “Jadi saya tidak akan berlaku curang untuk mencari suara di masyarakat,” imbuhnya
“Dan lagi saya masih aktif di 30 organisasi yang ada komunitasnya di Surabaya maupun Sidoarjo seperti yang sudah sudah saya sampaikan berupa CV kepada Bawaslu,” lanjut BHS.
“Jadi tuduhan dugaan money politik adalah tidak benar, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung ada indikasi rekayasa yang dilakukan oleh pelapor yang patut untuk segera di proses hukum yang bersangkutan. Dan saya mengharapkan adanya atensi dari Bawaslu dan Kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut terutama adalah identitas dari pelapor serta apa motifnya,” tutup BHS. (Gan)
Teks Foto: Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono, membantah tudingan money politik.
