JAKARTA, Beritalima.com– Hasil Program Food Estate berbanding terbalik dari harapan para petani termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Produk pangan dari Food Estate bukannya semakin besar, melainkan menimbulkan kerugian.
Wakil rakyat Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin mengatakan, program Food Estate banyak mendapat sorotan publik. “Kami konsen terhadap program ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Bila tak berhasil meningkatkan produksi pangan nasional, bisa saja dihentikan di tengah jalan.”
Tanaman pangan dari Food Estate, mengalami kerusakan yang hampir sama yakni mengalami kering daun dan pertumbuhannya lambat serta mengecil.
Bila kondisi buruk di areal food estate tak ada prubahan dan merata di seluruh, dikhawatirkan membuahkan hasil seperti yang tidak diharapkan atau merugi, baik segi materi maupun tenaga.
Dikatakan, DPR berhak menghentikan program Food Estate jika program itu tidak dapat mendongkrak produksi pangan nasional. “Tentu bisa dibatalkan, jika tidak sesuai. Kan ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diaudit keuangan dan kinerja. DPR kan bisa meminta audit khusus kalau memang fakta-fakta lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan,” ujar Andi Akmal.
Saat rapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan) banyak suara yang tidak setuju program Food Estate ini. “Jadi banyak juga teman-teman mempertanyakan bagaimana kelanjutan program Food Estate ke depannya,” kata Andi Akmal.
Walau demikian, ia meminta masyarakat bersabar untuk menunggu hasil tinjauan langsung Komisi IV ke lapangan, melakukan evaluasi dan menjaring permasalahan yang ada di lapangan. Andi berjanji akan menginformasikan ke publik apapun hasil temuannya nanti.
Politisi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerangkan, rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan, Pengembangan Food Estate di Kalteng, Sumsel dan Merauke untuk meningkatkan produktivitas pangan antara lain pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 hektar.
“Konsen kami adalah bagaimana para petani mendapatkan manfaat dari program ini. Makanya harus jelas juga bagi kami dan perlu peninjauan lapangan untuk memutuskan,” ucap Andi Akmal.
Anggota Komisi IV ini juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan. Dia menganggap, alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.
“Semua tergantung pada penyelenggara negara dan pimpinan bangsa ini untuk berlaku amanah untuk kesejahteraan rakyatnya. Food Estate ini merupakan pembuktian jangka panjang, apakah negara ini mau berubah ke arah lebih baik atau tidak,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
(akhir)
