BANYUWANGI, beritalima.com – Website Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementrian PUPR Provinsi Jawa Timur, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, wilayah 1 Provinsi Jawa Timur, Kelompok Kerja (Pokja) Jasa Konstruksi, diduga dibajak oleh pihak tak bertanggung jawab. Lebih fatal, sejumlah perusahaan rekanan peserta lelang mengaku telah dimintai sejumlah uang oleh pelaku pembajakanan melalui email operator website.
Informasi yang diterima media, ada 2 proses lelang yang diobok-obok para hacker. Yakni proyek Preservasi Jalan Akses Kawasan Wisata Ijen, nomor lelang 1554814064, dengan nilai Rp 19,9 miliar. Dan proyek Preservasi Jalan Alas Purwo, nomor 155413064, dengan nilai Rp 19,9 miliar.
Menurut Danu Budiyono, Direktur salah satu perusahaan rekanan asal Banyuwangi yang menjadi korban, modus para pembajak website milik pemerintah tersebut cukup rapi. Seluruh peserta lelang, diberi surat undangan resmi dalam rangka klarifikasi dan pembuktian klasifikasi, pada Selasa kemarin (5/6/2018).
Disaat yang sama, melalui email resmi ULP Kementrian PUPR Provinsi Jawa Timur, hacker meminta nomor telepon para rekanan.
“Dari situ, mereka mengirimkan nomor rekening dan meminta sejumlah uang, dan rekanan asal Banyuwangi, ada yang sampai dimintai uang Rp 100 juta, perusahaan kami juga kena, tapi tidak sebesar itu,” ungkap Danu Budiyono, Rabu (6/6/2018).
Karena mendapat angin segar surat undangan klarifikasi dan pembuktian klasifikasi, para rekanan pun tak merasa curiga. Diantara pengusaha kontraktor langsung saja men transfer nominal yang diminta.
Para rekanan baru sadar setelah menghadiri undangan di kantor ULP Kementrian PUPR Provinsi Jawa Timur.
“Pihak ULP Kemen PUPR Jatim tidak merasa mengirimkan undangan, dari situ para rekanan sadar telah ditipu. Dan yang menghadiri undangan itu lebih dari 5 rekanan, artinya kan banyak juga uang yang didapat oleh para hacker,” kata Danu.
Untuk itu, para rekanan berharap ketegasan dari pihak ULP Kementrian PUPR Provinsi Jawa Timur bersama aparat terkait, segera mengungkap kasus dugaan pembajakan website resmi milik instansi pemerintah tersebut. Karena jika dibiarkan, dipastikan akan memunculkan preseden buruk pada keamanan website milik pemerintah.
“Apalagi ini dilakukan hacker atau memang ada oknum ULP yang bermain kan kita juga gak tahu, yang jelas korbannya sudah ada. Dan kami berharap 2 proses lelang ini dibatalkan atau lelang ulang, karena diduga sudah tidak steril,” pungkas Danu. (Bi)
