MEDAN – Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sihar Sitorus tercatat memiliki kekayaan terbanyak dibandingkan calon lainnya, dengan jumlah Rp 350.887.340.551.
Jumlah ini membuat pendamping Calon Gubernur Djarot Saiful Hidayat sebagai calon terkaya. Posisi kedua, ditempati Cawagub lainnya, Musa Rajekshah dengan total Rp 60.956.429.963 dan Edy Rahmayadi Rp 15.424.895.000. Sedangkan Djarot tercatat sebagai calon dengan harta kekayaan terendah yakni Rp 8.433.802.574.
Tak hanya Paslon PDI Perjuangan dan PPP serta Paslon Cagub dan Cawagub Sumut saja yang melaporkan harta kekayaan mereka. Para calon kepala daerah bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota lainnya juga memaparkan jumlah hartanya masing-masing. Rangkaian ini Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jalan Imam Bonjol, Selasa (24/4/2018) pagi.
Turut hadir, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Gubsu T Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus serta calon kepala Kab/Kota se-Sumut lainnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, dalam kata sambutannya mengatakan, pertemuan deklarasi LHKPN ini, sangat penting tidak hanya untuk calon Kdh dan berharap tidak terjadi lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Sumut. Untuk Pilkada serentak ini, kata Tjahjo yang sudah menggunakan dana hibah sebesar Rp 1,2 triliun harus dipergunakan dengan baik dan berharap KPU dan Bawaslu dapat mempertanggungjawabkannya. Karena memang di dunia ini proses pemilu membutuhkan dana yang sangat besar.
Ia juga menginginkan calon Kdh yang terpilih jangan hanya memiliki keinginan untuk satu periode saja, tapi harus berimajinasi dan mempunya cita-cita untuk jenjang karier lebih bagus untuk membangun negara lebih baik lagi. “Para calon kdh jangan hanya bermimpi jadi Gubernur/Bupati satu periode saja, tapi juga punya impian lebih besar untuk Indonesia dengan posisi jenjang karir lebih tinggi. Jadi pilkada serentak ini suatu proses untuk mewujudkan hal tersebut serta Pilkada juga proses memilih pemimpin daerah yang amanah,” ungkapnya. (bcl comm)
