Caption:
Anggota DPRD provinsi Jatim Lilik Hendarwati
SURABAYA, beritalima.com|
Fenomena penarikan tarif masuk ke lapangan KONI menuai berbagai kontroversi. Karena selama ini, lapangan milik pemerintah provinsi Jatim ini belum pernah dikenai biaya atau tiket masuk. Tentu saja pemberlakuan tiket masuk yang saat ini diberlakukan, mendapat kecaman, terutama dari wakil rakyat.
Menanggapi perihal tersebut Lilik Hendarwati, anggota DPRD provinsi Jatim ini dengan tegas
menolak pemberlakuan tarif masuk ke fasilitas olahraga bertaraf internasional yang baru direnovasi ini.
Lapangan Jatim Seger (Jawa Timur Senang Gerak) ini, selama ini menjadi jujugan para atlet dan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berolahraganya. Jika kemudian ada kebijakan yang justru dirasakan menghambat keinginan masyarakat, untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan berolahraganya tersebut, tentu simbol Jatim Seger hanya sebagai slogan belaka.
“Saya banyak mendapat keluhan terkait tarif masuk ke tempat yang dulu dikenal dengan Lapangan KONI Jatim itu, tarif tersebut diberlakukan sejak 18 Februari 2023. Hal ini terjadi sejak pengelola mengenakan tarif masuk bagi masyarakat dengan dalih pemeliharaan fasilitas sebesar Rp10 ribu untuk umum, dan Rp 5 ribu bagi pelajar,” terang Anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini.
“Sebagai anggota Dewan Jatim, saya menolak adanya tarif masuk tersebut, karena membebani masyarakat. Kebijakan ini harus segera dibatalkan,” tegasnya.
Bendahara DPW PKS Jatim ini meminta agar pemerintah jangan membebani masyarakat dengan tarif masuk, karena Lapangan Jatim Seger itu dibangun melalui APBD Jatim yang notabene adalah uang rakyat. Bahkan Lilik mengingatkan, masyarakat saat ini sedang dalam kondisi bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi Covid-19, kenaikan BBM, dan kebutuhan bahan pokok yang juga semakin mahal.
“Bu gubernur juga harapannya Lapangan Jatim Seger ini menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran dan menciptakan pola hidup sehat di masyarakat. Yakni memasyarakatkan olahraga, dan mengolahragakan masyarakat. Jadi pengelola jangan membebankan dengan tarif masuk. Apalagi bila tak ada payung hukumnya, itu sama dengan pungli,” sambungnya.
Menurut anggota fraksi PKS DPRD provinsi Jatim ini, pengelola Lapangan Jatim Seger maupun pemerintah provinsi diharapkan lebih kreatif untuk mencari pemasukan yang tidak membebankan masyarakat. Wanita cantik berhijab ini menyarankan agar pengelola menggandeng pihak swasta untuk bersponsor di sana.
“Tentu dengan kerja sama yang menguntungkan, bisa juga dengan mengelola kafetaria atau memberi ruang bagi gerai waralaba. Untuk parkir tidak masalah ditarik retribusi. Saya kira kalau pengelola kreatif, masih banyak sumber pemasukan di luar retribusi atau tiket masuk. Apalagi lapangan ini letaknya strategis,” pungkasnya. (Yul)
