SURABAYA, Beritalima.com|
Issue terkait PPN Sembako kian menuai kecamatan. Baik legislatif maupun masyarakat awam, dengan tegas menyatakan menolak wacana tersebut. Bahkan mereka menganggap pemerintah tidak memiliki hati nurani, pemerintah memihak pengusaha yang sudah kaya raya, dan menindas rakyat jelata.
Menanggapi kemelut carut marutnya kebijakan pemerintah yang tidak memikirkan rakyat, anggota DPRD provinsi Jatim Lilik Hendarwati mengungkapkan keprihatinannya.
“Pertama, hal yang tidak tepat bila sembako yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dikenakan pajak.Yang paling terdampak dan tercekik adalah masyarakat kecil, pedagang kecil dan menengah yang dimasa pandemi ini sudah mendapat efek yang luar biasa,” terang politisi PKS ini.
Anggota fraksi Keadilan Bintang Nurani ini menuturkan, Kedua, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena 56% belanja masyarakat ada di kebutuhan pokok.
“Ketiga, letak Pancasilaisnya dimana? Bukannya sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia? Keadilan yang mana kalau masyarakat kecil harus membayar pajak, sementara pajak mobil mewah dibebaskan, tax amnesty diampuni, pajak korporasi diringankan? Keadilan yang mana dalam kebijakkan ini?,” tukas anggota komisi C ini dengan geram.
“Rakyat kecil jangan terus diperas, karena kegagalan pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.(Yul)
