SURABAYA, beritalima.com | Lima perkara kini sedang diproses di Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pertama, dugaan kartel harga freight container (Uang Tambang) oleh perusahaan pelayaran rute Surabaya-Ambon.
Kemudian, dugaan kartel garam industri aneka pangan, dan dugaan praktek monopoli pelayanan jasa bongkar muat peti kemas pada terminal serbaguna/ konvensional/ umum (Multipurpose) Pelabuhan L.Say, Maumere-NTT.
Berikutnya, dugaan persekongkolan Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan Oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
“Dan yang terakhir, dugaan persekongkolan Tender Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri,” kata Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy R. Sutrisno, dalam acara Forum Jurnalis di Surabaya, Kamis (16/5/2019).
Selain itu, masih menurut Dendy, sejak Januari 2019 hingga saat ini Kanwil IV KPPU telah menerima 6 laporan dengan 3 laporan baru. Dari laporan yang masuk itu 1 laporan naik ke tahap penyelidikan, dan 2 laporan dihentikan karena tidak lengkap.
Dikemukakan pula, dalam Bulan Suci Ramadan ini Kanwil IV KPPU juga berperan aktif membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengendalikan harga bahan pangan.
“Kanwil IV KPPU bergabung dengan Satgas Pangan bersama Polda Jawa Timur atau Disperindag Jawa Timur, serta menjadi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur,” ujarnya.
Salah satu konsep yang ditawarkan adalah mendorong pasar tradisional menjadi garda depan dalam upaya tak terpisahkan menjaga stabilisasi harga bahan pangan.
Kongkritnya, menghadirkan adanya jaminan pasokan pasar tradisional melalui direct linkage dengan on farm atau sumber-sumber produksi bahan pangan sebagaimana yang dilakukan pada retail modern.
Ketua KPPU, Kurnia Toha, yang juga hadir di acara ini mengatakan, memasuki Triwulan II Tahun 2019 ini Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya berubah menjadi Kantor Wilayah IV KPPU.
Wilayah kerja Kanwil IV ini meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Kurnia, pertimbangan perubahan KPD menjadi Kanwil dilakukan guna mengantisipasi dinamika usaha yang terus berkembang secara cepat baik di level nasional maupun daerah.
“Persaingan yang sehat akan melahirkan pelaku usaha yang unggul,” ujar Kurnia di acara menjelang buka puasa bersama anak yatim ini.
Sedangkan positioning KPPU terkait harga tiket pesawat, KPPU mendukung penurunan tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan.
“Dengan penurunan harga tiket ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi konsumen maupun perekonomian,” pungkas Kurnia. (Ganefo)
