PAMEKASAN, Beritalima.com – Dewan Pimpinan Daerah LSM Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA) Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur, melalui halal bihalal, kita tingkatkan pemberdayaan peran LSM dalam mewujudkan masyarakat Madani lounching koperasi konsumen Lira Indonesia( Kolindo), Sabtu (29/07)
Presiden LIRA Drs, HM. JUsuf Rizal, SE M,Si, melalui Bupati Lira Pamekasan H, Agus Sugiaryardi, SE.MM pada waktu sambutannya, mengakatan Lira JR merupakan suatu wadah Aspirasi rakyat khususnya bagi Masyarakat Pamekasan,
“Dan kami sebanarnya sudah melihat Masalah- masalah yang ada di bawah dengan adanya Oknom Lira yang suka turun ke bawah, dengan kapasitas tujuan tidak jelas,” katanya Agus pada waktu sambutannya.
“Dengan adanya halal bihalal ini, terjawablah sudah pertanyaan teman- teman di bawah pernyataan Gubenur Lira, bahwa lira JR tidak akan pernah turun ke bawah terkecuali ada permasalahan di bawah,” lanjutnya.
Lebih lanjut Bupati Lira JR menambahkan bahwasanya”anggota lira JR Yang datang ke Instansi, SKPD, dll. Tampa mengantongi ID Card Lira yang sudah di tandatangi oleh Bupati Lira. Maka kami perintahkan untuk ditangkap dan dilaporkan kepihak kepolisian terdekat, karna ini sudah perintah dan jelas sangat merugikan Lira JR,” Tandas Agus Bupati Lira Pamekasan.
Untuk Lounching Koperasi Kunsumen Lira Indonesia ini, kami sengaja buka induk di pamekasan, dengan tujuan untuk menampung para pengangguran, dengan maksud sebagai bentuk berupa Barang.
“Kami sudah berkoordinasi dengan para pengusaha- pengusaha yang ada di Kabupaten Pamekasan, dan alhamdulillah sudah sebagian bergabung di koperasi Lira Indonesia / kunsumen Rakyat,” pungkas agus pada waktu memberikan keterangannya kepada beritalima.com
Gubenur lira Jawa Timur, Irham Maulidy, HR. MSI, pada waktu sambutannya mengatakan, kami selaku Gubenur Lira, mengapresiasi dengan acara ini, karna Lira merupakan LSM satu- satunya terbesar di indonesia dan sudah mendapatkan rekor muri,
“Dan lira itu sudah berhasil mengumpulkan organisasi kurang lebih 334 kabupaten Kota DPD Lira diseluruh indonesia, dan lira sudah di MENKUM HAM oleh Kementrian Hukum dan HAM pada Bulan Maret 2016,” tuturnya.
Reporter : Andy.k
