JAYAPURA – Rencana aksi demo serentak penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang inisiasi oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) 14 Juli mendatang mendapat penolakan dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua.
Salah satunya penolakan dilayangkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire. LMA Nabire menilai aksi demo penolakan DOB yang akan dilakukan serentak tersebut tidak tepat lantaran banyak masyarakat utamanya di Nabire menerima adanya pemekaran yang telah disahkan DPR RI tersebut. Terlebih pada pertemuan bersama para Kepala Daerah se -Papua bersama Komisi II DPR RI di Jayapura beberapa waktu lalu, telah bulat menerima adanya pemekaran Provinsi Papua.
“Kami matarakat asli Nabire tidak mendukung demo penolakan DOB, dalam bentuk apapun karena kami melihat demo yang sering dilaksanakan tidak memenuhi standar hukum, dan lagi mereka tidak memberikan solusi kepada pemerintah tentang apa yang mereka inginkan itu,”kata Sekretaris LMA Nabire, Drs. Gerson Ramandey, seperti yang disampaikan dalam rilis yang diterima media ini, Senin (11/7/2022).
Selanjutnya, LMA selaku representatif masyarakat Nabire tegas meminta semua pihak utamanya masyarakat yang berasal dari wilayah lain untuk tidak memprovokasi masyarakat Nabire dan menghormati keinginan masyarakat asli Nabire untuk adanya pembangunan.
“Kami masyarakat asli Nabire diwilayah pesisir khususnya 7 suku, kami ingin damai kami ingin aman dan kami ingin membangun wilayah kami. Kami tidak ingin orang lain datang ke Nabire untuk berdemo,”tegasnya.
Menurutnya, masyarakat yang akan melaksanakan demo hendaknya melakukan aksinya diwilayahnya berasal, bukan malah membuat persoalan di Kabupaten Nabire.
“Mereka yang datang dari Dogiyai, Deiyai atau daerah lain kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga negara yang resmi di sana,”tegasnya lagi.
Pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua termasuk adanya aspirasi penolakan, namun dikatakan, demo penolakan yang dilakukan tidak dibarengi solusi kongrkit.
“Demo yang selama ini yang seringkali kami lihat, demo yang tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan,”katanya.
Untuk itu, pihaknya menegaskan kembali bahwa masyarakat adat Nabire menolak adanya demo penolakan DOB yang dilakukan di Kabupaten Nabire.
“Kami tidak mengizinkan Nabire dijadikan tempat untuk berdemo dan apabila masih akan dilaksanakan, maka kami serahkan kepada aparat berwajib untuk ditindaklanjuti,”pungkasnya.
