JAKARTA,beritalima.com – Selasa, 5 Februari 2019, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN Indonesia) akan kawal terus PETISI “PILPRES 2019 LUBER JURDIL” yang diserahkan KPU RI dan BAWASLU RI pada tanggal 31 januari 2019 yang lalu,kata Wibisono (pembina LPKAN).
PETISI diterima resmi oleh salah satu pejabat KPU (kepala bidang sosialisasi Pemilu dan Humas), Petisi tersebut
ditandatangani oleh Ketua Umum LPKAN H. R. Muhammad Ali dan Sekjend LPKAN H. Achmad Sidqus Syahdi,SE beserta Dewan Pembina DPP LPKAN Wibisono, SH,MH dan perwakilan dari 400 elemen masyarakat yang diwakili oleh Ir. Aslam Katutu,ujar wibisono yang menggagas petisi ini dengan LPKAN
Menurutnya KPU telah berjanji untuk memperhatikan Petisi ini dan segera merapatkan di tingkat komisioner KPU,kita tunggu jawaban resmi dari mereka, kata wibi berharap ada respon secepatnya dari KPU.
Menurut UU pemilu tahun 2017 sangat multi tafsir terutama tentang hal cuti kampanye bagi calon Presiden (petahana), adapun isi PETISI sebagai berikut :
“PETISI PILPRES 2019 LUBER JURDIL”
Sehingga pada saat masa kampanye berlangsung, posisi yang ditinggalkan oleh kontestan peserta PEMILU tersebut, apabila sebelumnya adalah sebagai bupati, gubernur maupun presiden, maka otomatis digantikan oleh wakilnya sebagai pejabat sementara sehingga terpilih pajabat baru.
Demikian pula seorang presiden yang semestinya sudah demisioner dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh Wakilnya.
Untuk itu kami mengajukan PETISI kepada pemerintah agar :
Presiden RI sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI
Hal ini penting lanjut wibisono,karena untuk menjaga marwah pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang bersih dari penggunaan wewenang dan fasilitas Negara yang melekat kepada seorang presiden, sehingga pada saat pelaksanaan Pilpres 2019 pasangan Capres-Cawapres yang sedang berkontestasi memiliki kedudukan yang sama, pemilih, penyelenggara, dan pengawas, serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak dapat bersikap jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada “kecurangan” yang dilakukan, dan siapapun yang menang pada perhelatan Pilpres 2019, menang secara terhormat dan bermartabat sebagai modal dasar dalam memimpin Rakyat Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, mengingat bahwa tahun 2019 adalah Pemilihan umum yang unik, karena pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia melakukan pemilihan secara serentak, pemilihan akan dilaksanakan secara bersamaan ; pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Periode 2019 – 2024, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara akan dipertaruhkan integritasnya dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,pungkas wibi.(***)
