Jakarta, Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH sependapat dan mendukung Pernyataan komisioner KPK yang mengungkap bahwa adanya kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp 2000 triliun, ujar wibi menyatakan ke media di jakarta (2/4/2019)
Pernyataan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapnya dalam sambutan di acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang, senin (1/4/2019).
“KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran,” kata Basaria.
Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4000 triliun bisa dicapai, ujar Basaria.
Sedangkan menurut capres 02 Prabowo Subianto memperkirakan sekitar 25% anggaran negara ‘bocor’. “Saya hitung dan saya sudah tulis di buku, kebocoran dari anggaran rata-rata, taksiran saya mungkin lebih, sebetulnya 25% taksiran saya anggaran bocor. Bocornya macam-macam,” kata Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Prabowo kemudian menjelaskan penyebabnya. Dia menyebut kondisi seperti ini terjadi berlangsung terus menerus. Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang ‘bocor’ mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.
“Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang hampir Rp 500 triliun yang bocor,” ujar Prabowo.
Dengan temuan KPK tersebut, saya berharap KPK segera bisa telusuri dugaan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 25 persen atau sekitar Rp500 triliun yang dipersoalkan oleh dua pasang capres, Prabowo Subianto dan Jokowi, Jadi kalau ada informasi dari sisi penindakan dimana ada sejumlah 25 persen APBN hilang, bila dilakukan oleh penyelenggara negara, maka itu bisa dilakukan penindakan oleh KPK, tandas Wibi.(***)
