JAKARTA, beritalima.com | Ricuh penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility) Pertamina di DPR mengundang banyak reaksi dari masyarakat, termasuk penggiat anti korupsi. Adalah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pendukung Pemerintahan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin meminta Pertamina transparan dalam penggunaan dana CSR. Dikatakan CSR Pertamina harus diaudit
Menurut LSM yang digagas dan dibentuk oleh HM. Jusuf Rizal itu, Penyaluran CSR harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tepat guna, tepat sasaran dan Akuntable. Penggunaannya juga perlu diaudit mengingat dana CSR tersebut milik BUMN yang peruntukannya untuk kepentingan sosial perusahaan. Penggunaannya tidak boleh sembarangan karena dapat berpotensi diselewengkan.
Saat dihubungi media menanggapi penyaluran CSR Pertamina yang ricuh di DPR RI, Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal di Jakarta menyebutkan kericuhan dengan protes anggota Dewan atas keterlambatan penyaluran CSR Pertamina ke Anggota Dewan Komisi VII di DPR RI menunjukkan adanya ketidakberesan penyaluran CSR Pertamina.
“Dari kejadian tersebut, kami menduga praktek semacam ini kemungkinan juga terjadi di perusahaan BUMN lainnya. Seolah menjadi sapi perah dengan berlindung atas dana CSR, tetapi penggunaannya tidak langsung disalurkan kemasyarakat untuk berbagai kegiatan sosial perusahaan,” tegas pria yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center itu.
Untuk itu, lanjut kader organisasi NU itu, LSM LIRA meminta kepada Pertamina harus transparan dalam mengalokasikan dana CSR, karena dana CSR itu merupakan dana BUMN yang harus dipertanggungjawabkan secara benar. Menindaklanjutinya LSM LIRA akan mengirimkan Surat Resmi untuk meminta data penyaluran dana CSR Pertamina. Selain ke Pertamina, LSM LIRA juga akan meminta data penyaluran CSR BUMN lainnya sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang ketentuan penyaluran dana CSR di perusahaan Plat merah itu.
“Semestinya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga musti melakukan audit penyaluran dana CSR di semua BUMN maupun instansi lainnya, karena penggunaannya diduga berpotensi diselewengkan. Data penyaluran dana CSR BUMN juga bukan informasi rahasia dan semestinya dapat mudah diakses oleh masyarakat,” tegas pria berdarah Madura-Batak itu.
Sebagaimana diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat Pertamina dengan Komisi VII DPR RI, anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Nasir dari Dapil Riau marah dan memprotes keterlambatan Petamina menggelontorkan CSR-Nya kepada anggota Dewan. Bahkan mengusulkan Corporate Secretary (Corsec) minta dicopot.Ini kemudian menuai kritikan, termasuk dari LSM LIRA.
