Banyuwangi Beritakima.com – Dalam beberapa hari ini kontrofersi gagalnya beberapa desa melaksanakan kegiatan sertifikasi melalui Prona cukup meresahkan. Oleh karena itu Suparmin, SH Lsm Somasi dan timnya respon terhadap permasalahan tersebut.
Beberapa Kepala Desa yang enggan disebut namanya kepada awak media menuturkan bahwa kami bingung beberapa kali diundang rapat oleh BPN membahas tentang Prona, bahkan ada komando untuk segera membentuk Pokmas dan persiapkan daftar nominasi calon peserta Prona. Tahu – tahu rapat yang terakhir kali katanya Prona tidak ada yang ada PTSL. Sementara teman – teman Kepala Desa sudah menyampaikan kabar Prona ke warganya dan sudah melakukan persiapan seperti yang diminta BPN. Terus terang kami beban moral kepada warga yang sudah terlanjur menerima kabar tentang Prona. Bagaimana kami menyampaikan kegagalan ini kepada warga, tuturnya.
Suparmin, SH Lsm Somasi menanggapi permasalahan kebijakan BPN dengan tegas menuding kebijakan BPN tidak benar. Masih banyak masyrakat tersebar di tiap desa se Kabupaten Banyuwangi tergolong ekonomi lemah / miskin ingin buat sertifikat melalui Prona atau apapun sebutannya. Kalau 16.000 bidang hanya diflotting untuk 6 desa itu tidak adil dan bertentangan dengan program pemerintah yang fokus pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Haraoan saya BPN mempertimbangkan kembali kebijakannya yang tidak berkeadilan itu, tegasnya.
Pihak badan pertanahan kabupaten banyuwangi sampai saat ini masih belum dapat di konfirmasi (Abi)
