JAKARTA, Beritalima.com– Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kepada awak media menyampaikan Pemerintah berencana memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.
Perpanjangan waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tentu dimaksudkan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19), khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Soalnya, setelah dua minggu PPKM Darurat diberlakukan, belum ada tanda-tanda jumlah korban Covid-19 melandai.
Jadi, perpanjangan ini menandakan, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga, PPKM Darurat yang dikoordinir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tidak berjalan efektif. Hal itu dapat dilihat dengan tetap tingginya kasus Covid-19 di Jawa dan Bali.
Luhut, suka atau tidak, kata pengamat yang akrab disapa Jamil tersebut, dinilai sudah gagal memimpin PPKM Darurat. Kegagalan itu makin terlihat setelah Luhut menyatakan, Corona varian Delta tidak bisa dikendalikan.
Karena itu, papar Jamil ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Jumat (16/7) petang, pada masa perpanjangan PPKM Darurat ini idealnya dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, Jokowi mempunyai kewenangan luar biasa.
Kewenangan itu tepat digunakan dikala bangsa dan negara mengalami krisis yang luar biasa akibat pandemi Covid-19.
“Jokowi dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki bangsa dan negara ini untuk mengendalikan Covid-19.
Jokowi juga seharusnya dapat mengatasi semua konsekuensi dari perpanjangan PPKM Darurat,” kata bapak dua putra ini.
Salah satunya, lanjut Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilu Politik (Fikom IISIP Jakarta 1996-1999 tersebut, semakin sulitnya sebagian besar rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya.
“Untuk itu, Jokowi harus menggelontorkan bantuan pangan yang memadai setidaknya untuk dua bulan ke depan,” kata Jamil.
Dijelaskan, bantuan pangan ini mendesak diberikan sebagai kewajiban pemerintah atau negara dari memperpanjang PPKM Darurat.
Karena ini sebagai kewajiban, Jokowi harus secepatnya menggelontorkan bantuan pangan tersebut. Sebab, sebagian masyarakat memang sudah sampai tahap tidak mampu untuk memenuhi makan sehari-hari.
Selain pangan, lanjut Jamil, Jokowi juga harus memberi konvensasi lainnya kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk masyarakat yang berpenghasilan harian. “Mereka ini selama PPKM Darurat tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya.”
Jokowi juga harus mempercepat vaksinisasi untuk semua umur. Melalui percepatan vaksinasi ini diharapkan terjadi peningkatan imun mayoritas anak negeri, khususnya di Jawa dan Bali. “Imun tubuh inilah yang paling ampuh menangkal virus Corona,” kata Jamil.
Selain itu, Jokowi harus memastikan protokol kesehatan dilaksanakan semua anak bangsa. Ketegasan untuk menegakan pelaksanaan protokol kesehatan tidak boleh ditawar-tawar lagi.
“Untuk masalah ini, komando paling tepat langsung dipimpin Jokowi.”
Semua itu akan berjalan baik bila Testing, Tracing, dan Treatment (3T) dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Perintah langsung dari Jokowi berpeluang besar akan diikuti semua tenaga kesehatan yang menangani 3 T.
“Jadi, semua itu hanya dapat dilaksanakan dengan optimal kalau PPKM Darurat langsung dikomandoi Jokowi. Masalahnya, apa Jokowi mengambil over komando tersebut dari genggaman Luhut Binsar Panjaitan?” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
