JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfus Sidik mengatakan, tak ada larangan dinasti politik sepanjang mengedepankan akuntabelitas atau dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut dikatakan Mahfus usai bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPN) partai Gelora Indonesia melakukan silaturahmi dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Ruangan Pimpinan MPR RI Lantai Sembilan Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/7) siang.
Jawaban Ketua Komisi I DPR RI 2009-2014 tersebut terkait maraknya terjadi dinasti politik yang maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 9 Desember mendatang antara lain dalam pemilihan walikota Solo dimana PDI Perjuangan mengusung putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming (Raka).
Dia mengatakan dinasti politik yang berkembang saat ini tidak lepas dari perilaku promordialisme. Padahal, demokrasi seharusnya meminimalkan politik dinasti dan primordialisme, namun mengutamakan kompetensi.
“Yang terpenting adalah kompetensi. Kalau masih ada pewarisan politik, tetapi sepanjang kompetensi dipenuhi dan memenuhi harapan masyarakat pemilih maka hal itu masih bisa diterima. Akan tetaspi, jangan dinasti politik mengabaikan prinsip kompetensi,” kata dia.
Selain Raka, juga bakal maju Bobby Afif Nasution (mantu Jokowi) yang menikah dengan Kahiyang Ayu, lalu Wahyu Purwanto suami dari adik kandung Jokowi serta Dolly Sinomba Siregar paman dari Bobby Nasution.
Dalam pemilihan Walikota Tangerang Selatan juga maju Siti Nur Azizah, putri kandung Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin. Selain itu juga terjadi dinasti politik di tingkat daerah.
Terkait dengan Pemilukada serentak mendatang, partai Gelora Indonesia juga bakal memberikan dukungan kepada beberapa calon kepala daerah. Namun, Mahfus tidak menyebutkan nama-nama calon kepala daerah yang bakal didukung partai Gelora Indonesia. “Masalah itu kami serahkan kepada pimpinan partai Gelora Indonesia di daerah bersangkutan,” kata laki-laki kelahiran Jakarta, 25 September 1966 tersebut.
Dikatakan Mahfus, proses pemilukada masih berlangsung. “Di beberapa daerah ada kesepakatn kita mendukung calon tertentu, tapi dukungan itu didelegasikan ke masing-masing pengurus daerah. Pengerahan dukungan kepada calon tertentu merupakan bentuk partisipasi politik, selain menjadi bagian dari pembelajaran politik sebagai partai yang baru berdiri.”
Dikatakan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, hingga kini Partai Gelora terus melakukan komunikasi politik dengan parpol yang ada terkait Pemilukada serentak. Selain itu, pihaknya juga melakukan silaturahim ke sejumlah lembaga negara, termasuk MPR setelah sebelumnya menemui Presiden Jokowi untuk memperkenalkan jajaran pengurusnya.
Soal target partai ke depan, Mahfus mengatakan, bisa lolos ke Senayan pada Pemilu legislatif 2040. Sejak awal partai Gelora Gelora menerapkan sistem rekrutmen yang terbuka dan transparan selain menghindari potensi munculnya dinasti politik.
Usai menerima jajaran DPN partai Gelora Indonesia yang dipimpin langsung Muhammad Anis Matta sebagai Ketua Umum, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengharapkan sebagai partai baru, Partai Gelora akan mampu menyejukkan suasana politik di Tanah Air.
“Saya berharap partai Gelora Indonesia bisa masuk ke parlemen pada Pemilu 2024 dengan mengusung kader-kader terbaiknya,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
