JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menilai, stok vaksin Covid-19 saat ini belum dapat membuat tenang. Dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity) minimal 181 juta orang, dibutuhkan vaksin 362 juta untuk 2 kali penyuntikan tiap orang.
Itu diungkapkan politisi Nasional Demokrat dari Dapil II Provinsi Sumatera Utara itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Verdi Budidarmo dan Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Arief Pramuhanto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).
Menurut Martin, pengalaman Indonesia di awal Pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap telah membuat kapasitas testing dan tracing kurang maksimal. Hal itu yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19 seperti saat Idul Fitri lalu.
Dia membandingkan dengan Rusia yang sudah melakukan PCR test 135 juta untuk penduduk sekitar 144 juta jiwa. Dengan data itu, Rusia dapat mengelola pandemi dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat.
“Manajemen pandemi seperti itu harus dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat,” terang Martin.
Lebih jauh dikatakan, pengalaman tak maksimalnya testing dan tracing ini tidak boleh terulang untuk tahapan vaksinasi yang sedang dijalankan. Dingatkan, khususnya direksi BUMN, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi. Vaksinasi saya lihat pace-nya (kecepatannya) belum maksimal dan belum cepat.
“Dan, juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, karena itu kita harus bahu membahu,” tambah Martin.
Untuk mencapai target itu, Martin menilai, suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk swasta.
“Jadi, BUMN memegang ranah penting, saya sangat amat setuju. Namun, kalau yang memegang peran hanya BUMN, saya rasa nggak akan sanggup, Pak. Jadi, buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder bagaimana mencapai 181 juta herd immunity itu.”
Yang penting, pencatatan yang baik Kemenkes dan stakeholder. Jangan sampai terulang persoalan vaksinasi tidak maksimal, sehingga pandemi tidak selesai dan lambat progresnya, dan itu juga bisa membahayakan penduduk dan perekonomian kita juga,” demikian Martin Manurung. (akhir)
