JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Komisi I DPR RI 2009-2014 membidangi pertahanan dan luar negeri, Mahfuz Sidiq mengatakan, untuk menjadikan kekuatan militer Indonesia sebagai ‘pemain global’, diperlukan dukungan anggaran militer sekitar Rp 600 triliun pertahun.
“Untuk menjadi pemain global, kekuatan memajukan kekuatan militer Indonesia naik kelas dari peringkat 16 saat ini ke posisi lima besar,” kata Sekjen DPP Gelora Indonesia, Mahfuz dalam keterangan pers yang diterima awak media, Jumat (4/6).
Berdasarkan survei, kekuatan militer negara-negara di dunia 2020 diduduki Amerika Serikat, Rusia, China, India dan Prancis. “Melihat perbandingan dengan Prancis, budget militernya pertahun Rp 500 sampaiu Rp 600 triliun. Kalau kita lihat Renstra 25 tahun yang sedang disusun Kemenhan Rp 1.760 triliun untuk 2020-2044, itu relatif kecil untuk lima Restra, 1,5 persen dari PDB” jelas dia.
Melihat MEF 2020-2024 yang tengah berjalan pada tahap ketiga yang capaiannya baru 75 persen, untuk pertahanan TNI AL saja, pengalokasian anggarannya hanya sekitar 40 persen dari total anggaran Renstra MEF
“Apakah visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia tidak di dukung penguatan porsi pertahanan? Angkatan Laut kita minimal harus punya 3 kapal selam super canggih untuk mengamankan tiga ALKI, bukan kapal yang berusia 30 tahunan, dan butuh beberapa kapal untuk pengalawan juga,” ujar Mahfuz.
Tiga kapal selam super canggih, juga diperlukan untuk menjaga kawasan perbatasan dengan negara lain, seperti perbatasan di Laut Natuna Utara yang tengah mengalami ketegangan akibat klaim sepihak China terhadap kawasan tersebut.
Selain itu, perlu punya satelit militer sendiri untuk mengamankan wilayah udara Indonesia agar tidak dikontrol negara lain. Sebab, terasa janggal apabila menggunakan satelit dari negara lain, sementara Indonesia memiliki tentara dan kekuatan militer sendiri.
“Jadi, bagaimana terjemahan dari anggaran Rp 1.760 triliun itu, apalagi ditarik maju 2024. Lalu, apakah sudah ada evaluasi Restra MEF 2020-2024, masih ada sisa capaian 25 persen dan penganggarannya juga dihitung dari 2020. Disinilah ada ruang abu-abu itu, kita juga punya hak mendapatkan informasinya,” kata politisi senior ini.
Karena itu, pemerintah diharapkan mendefinisikan ulang asumsi dasar dan proyeksi di dalam membangun postur pertahanan, termasuk strategi dan doktrinnya.
“Kalau membedah Buku Putih Pertahanan dan Renstra 2020-2024, ada dua hal yang belum kuat menjadi asumsi perencanaan, respon memperkuat negara maritim dan perkembangan teknologi komunikasi di era digital.”
Gelora, kata Mahfuz, akan terus mendorong untuk membuka ruang diskusi atau wacana ini. “Kita membuka diskursus, sebab menyangkut ketahanan nasional dalam membangun Indonesia ke depan. Kita tidak boleh memulai dengan asumsi yang salah, apalagi perencanaan asal-asalan. Itu yang paling penting,” kata Mahfuz.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gelora, Muhammad Anis Matta menambahkan, ketika ingin menjadikan militer Indonesia menjadi kekuatan militer kelima dunia, dibutuhkan roapmap jangka panjang.
Asumsi dasar mengenai sistem pertahanan saat ini, harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut konflik global dan perang masa depan.
“Asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita dipertanyakan kembali. Karena semua asumsi dasar ini, menentukan cara memandang strategi pertahanan. Hal ini menjadi entry point bagi Gelora memulai pembicaraan yang lebih strategis,” kata Anis. (akhir)
