MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, dibawah BaRis Jilid II sudah diujung waktu. Berbagai capaian diraih. Bukan hanya soal fisik. Namun, non fisik. Mulai perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kesehatan. Ini berdampak pada capaian indek pembangunan manusia yang cukup tinggi.
‘’Pemerintah harus terus berjalan. Begitu juga Pembangunan. Baik fisik maupun non fisik. Itu sudah kami lakukan hingga akhir BaRis Jilid II ini,’’ kata Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, saat Forum Kehumasan Perkembangan Pembangunan Daerah Kota Madiun Berdasar Data Statistik di gedung Diklat, Rabu 31 Oktober 2018.
Pembangunan non fisik di Kota Madiun memang cukup terlihat. Salah satunya, dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Madiun tercatat mengalami kenaikan 4,15 persen selama rentang waktu tujuh tahun terakhir. Capaian IPM Kota Pecel ini sebesar 75,98 persen pada 2010 silam. Sedangkan 2017 mencapai 80,13 persen. Capaian ini menempatkan Kota Madiun diurutan ketiga daerah peraih IPM tertinggi di Jawa Timur. IPM diatas 80 persen merupakan kategori sangat tinggi. Sedangkan dibawah 60 masuk kategori rendah.
‘’Keberhasilan pembangunan, entah itu fisik maupun non fisik bukan keberhasilan walikota. Tetapi keberhasilan semua pihak. Karena dalam mewujudkannya butuh kerja sama dan peran serta seluruh elemen termasuk masyarakat,’’ jelasnya.
Kinerja apik ini bakal terus dilanjutkan hingga masa kepemimpinanya berakhir. Terbukti dalam penyusunan rancangan APBD 2019 yang tengah digodok saat ini. Pembangunan terus menjadi prioritas. Terutama dalan visi-misi BaRis Jilid II yang belum terselesaikan.
Walikota menyebut, APBD 2019 terbagi dalam dua fokus. Selain penyelesaian visi-misi, sejumlah program dan kegiatan merupakan hasil sinkronisasi visi-misi Mada sebagai walikota dan wakil walikota terpilih periode depan.
‘’Pembangunan tidak boleh stagnan. Harus berkelanjutan. Saya optimis pembangunan dapat berjalan baik ke depan,’’ tegasnya.
Apalagi, lanjutnya, walikota terpilih merupakan bagian dari pemerintah sebelumnya. Menjadi Sekda beberapa belas tahun terakhir. Tentu tidak sulit menyesuaikan diri. Tugas masyarakat belum usai.
Walikota mengajak untuk turut mengawasi jalannya pemerintah ke depan. Ini penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal. “Prinsipnya pemerintah akan terus berupaya demi kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.
Kepala Diskominfo Kota Madiun, Subakri, menyebut, forum kehumasan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Terutama dalam capaian pembangunan selama ini. Pihaknya sengaja menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk menyajikan data.
‘’Masyarakat harus tahu apa dan bagaimana hasil dari yang dikerjakan pemerintah. Forum ini sebagai salah satu cara mewujudkannya,’’ kata Subakri. (Sumber:Diskominfo/editor:Dibyo).
Ket.Foto: H. Sugeng Rismiyanto.
