Melarang Presiden Ke Kediri, Pramono Anung Percaya Mitos atau Ada Agenda Tersembunyi ?

Oleh:
Rudi S Kamri

Beberapa hari lalu media online viral berita Pramono Anung Sekretaris Kabinet melarang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Kediri karena khawatir kutukan bahwa Presiden Indonesia yang berkunjung ke Kabupaten Kediri dua kali akan jatuh di tengah masa pemerintahannya. Benarkah ?

Saya pribadi sangat tidak percaya dengan mitos hitam itu. Karena tidak masuk akal. Dan kekhawatiran Pramono Anung juga terbukti dipatahkan oleh Presiden SBY. Beliau telah melakukan kunjungan ke Kediri dua kali yaitu tahun 2007 dan 2014 ternyata aman-aman saja. SBY lengser karena secara konstitusi karena memang saatnya harus berhenti setelah selesai menjabat dua periode secara paripurna.

Justru saya menyesalkan dengan sikap “percaya mitos hitam” yang dilakukan oleh Pramono Anung secara terbuka. Hal itu seolah-olah mencitrakan bahwa Presiden Jokowi percaya mitos atau hal-hal mistik yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Apa yang dilakukan Pramono Anung secara tidak langsung merupakan “negative PR” bagi Presiden. Dan untuk kasus ini saya tidak yakin Presiden Jokowi percaya mitos seperti yang dikhawatirkan Pramono Anung.

Tapi mungkinkah ada agenda lain dari Pramono Anung yang diselamurkan dengan sebuah mitos ? Saya tidak tahu.

Tapi kalau kita mengikuti jalan pikiran “otak atik gathuk” ada benang merah dengan dugaan Pramono Anung melarang Presiden Jokowi ke Kediri atas nama mitos dengan “rencana besar” pribadi Pramono Anung yang mamajukan anak sulungnya untuk menjadi Calon Bupati Kediri pada Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Syahdan sudah menjadi rahasia umum bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendukung putranya, Hanindhito Himawan Pramana anak muda kelahiran 31 Juli 1992 ini untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 2020.

“Atas nama kebutuhan organisasi PDIP akhirnya memajukan Dhito dalam kontestasi Pilkada Kediri 2020,” demikian kurang lebih narasi yang dibangun Pramono Anung. Benarkah karena alasan kebutuhan organisasi, sehingga partai sebesar PDIP memajukan anak muda yang baru lulus kuliah menjadi Calon Bupati ? Kalau itu benar betapa menyedihkannya stok kader PDIP.

Tapi maaf, saya tidak pernah percaya dengan narasi politis “atas nama kebutuhan organisasi”. Bagi saya itu hanya akal-akalan politikus untuk mencari pembenaran atas niatnya. Dan untuk kasus Pilkada Kediri bagi saya merupakan pertaruhan besar bagi PDIP seandainya kabupaten sebesar Kediri harus diserahkan kepada anak muda yang belum genap berumur 28 tahun yang tidak punya jam terbang politik maupun pengalaman memimpin. Apalagi selama ini kita belum pernah mendengar karya hebat atau kiprah spektakuler Dhito anak Pramono Anung.

Ada yang lebih menyesakkan menjelang Pilkada 2020. Saat ini ada modus BANDAR BESAR membeli dukungan partai-partai di daerah tersebut untuk mendukung calon yang dijagokan. Sehingga yang terjadi calon lawannya tidak mendapat dukungan. Dan tujuannya agar jagoan sang bandar akan melawan kotak kosong seperti di pilkada kota Makassar beberapa waktu lalu. Modus ini sedang marak terjadi dan hal ini sangat menghancurkan demokrasi di Indonesia. Dan yang terjadi pemilihan kepala daerah hanya ajang investasi bisnis sang bandar dan politikus.

Mungkinkah Pramono Anung melakukan praktik tercela dengan membeli surat dukungan partai-partai politik di Kediri untuk kepentingan anaknya agar melawan kotak kosong ? Saya tidak tahu.
Saya berharap hal itu tidak terjadi. Karena akan merusak reputasi seorang politikus senior Pramono Anung selain juga akan merusak marwah demokrasi di negeri ini.

Adakah kaitan pelarangan Pramono Anung terhadap Presiden Jokowi berkunjung ke Kediri dengan niatan memajukan anak sulungnya menjadi calon Bupati di Kediri ? Atau ada hal-hal lain yang ingin disembunyikan dari Presiden Jokowi ? Wallahualam. Hanya Tuhan, Pramono Anung dan Timses anaknya yang tahu.

Salam SATU Indonesia
17022020