JAKARTA, Beritalima.com–Tarif tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur menjadi sorotan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irwan Facho karena jalan bebas hambatan dirasakan masyarakat terlalu memberatkan.
Sebab itu, masalah tersebut menjadi sorotan legislator Dapil Kalimantan Timur ini dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Dia mengaku meneruskan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur karena tarif tol Balikpapan-Samarinda cukup memberatkan mereka sehingga meminta Basuki mengevaluasi penetapan tarif yang berlaku saat ini.
“Pak Menteri, mohon kebijakan agar mengevaluasi putusan terkait tarif Tol Balikpapan-Samarinda. Masyakarat di Kalimantan Timur sangat keberatan dengan penentuan tol yang per kilometer lebih dari Rp 1.000,” ujar Irwan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Raker dengan Komisi V DPR RI, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Selain disampaikan lisan dalam rapat, Irwan juga menyampaikan lewat surat keberatan dirinya terkait tarif tol ini sesuai konstitusi kepada Menteri Basuki. “Izin Pak, saya sampaikan surat keberatan dan juga lampiran dokumen surat aspirasi dari Forum Rakyat Kaltim Bersatu terkait tarif tol ini,” tambah Irwan.
Seperti diberitakan sebelumnya, besaran tarif Tol Balikpapan-Samarinda yang ditetapkan Menteri PUPR lebih besar dari usulan tarif sebelumnya. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) mengusulkan tarif Rp 1.000 per kilometer.
Pada tiga seksi tol sepanjang 64,87 kilometer itu, tarif terjauh untuk kendaraan Golongan I dengan jenis sedan, jip, pikap atau truk kecil dan bus adalah Rp 64.870. Namun, tarif dalam SK Menteri justru Rp 75.500 yang jatuhnya Rp 1.179 per km.
Sedangkan Golongan II dan Golongan III adalah Rp 1.935 per kilometernya. Untuk kendaraan Golongan IV dan Golongan V adalah Rp 2.582 per kilometernya. Dalih pemerintah pusat penyesuaian tarif itu, masih menggunakan asumsi lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) sekitar 11 ribu kendaraan. (akhir)
