MADURA, beritalima.com | Sejak konsep restrukturisasi BPWS diajukan tahun 2016 kepada Menpan RB, BPWS malah pada posisi pasang surut yang tidak jelas.
“Hal ini adanya keinginan oknum yang menginginkan BPWS bubar, kata pembina Basmala,” Harun Al rasyid.
Lebih jauh ia mrnjelaskan, BPWS dirintis dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Madura dan disetujui Presiden ke-6, SBY. Karena konsekwensi atas pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sebagai amanat Keppres 55/1990 dan Keppres79/2003 yang langsung berada di bawah kontrol Presiden dengan sumber pembiayaan APBN.
“Kalau ada oknum yang menginginkan BPWS bubar, berarti dia tidak mengerti dan tidak menghargai perjuangan tokoh Madura yang menginginkan Madura segera mentas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Saya minta MenPan RB memahami dan tidak menghambat pembangunan Madura. Malah sebaliknya, menjadi kementerian yang memfasilitasi percepatan pembangunan Madura yang sudah sangat tetinggal jauh dibanding daerah lain di Jatim,” tandasnya.
Untuk itu Harun yang juga Sekretaris DPM- Dewan Pembangunan Madura, meminta Presiden RI Jokowi segera mendefinitifkan struktur dan pimpinan baru BPWS, karena sangat ditunggu dan keberadaannya sangat ditunggu oleh masyarakat dalam melakukan percepatan pembangunan di Madura.
“Pembangunan di Madura tidak bisa bertumpu pada APBD 4 kabupaten yang ada. justru adanya BPWS percepatan pembangunan bisa dilakukan. Membubarkan BPWS berarti sama saja dengan membubarkan Madura,” tegasnya. (Red).
