JAKARTA, Beritalima.com– Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mencari pengganti pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) baru digelar 2024. Bahkan UU untuk Pilpres mendatang belum digodok Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah.
Namun, kader dan simpatisan PDI Perjuangan sudah siap mencalonkan ‘Putri Mahkota’ yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani sebagai RI Satu, menduduki kursi yang bakal ditinggal Jokowi. Bahkan Ketua DPR RI ini sudah digadang-gadang Barisan Relawan Puan Maharani untuk Indonesia (Barani) untuk diusung 2024.
Peluang Puan menjadi capres memang sangat besar. Sang ibunda, Megawati Soekarnoputri tampaknya sudah mempersiapkan Puan jauh-jauh hari. Sang Putri Mahkota tersebut sudah dimagangkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) lima tahun, di era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sekarang Puan dimagangkan sebagai Ketua DPR RI.
Hanya saja, kata pengamat politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Senin (29/3) pagi, sayangnya setelah lima tahun magang sebagai Menko PMK dan menjadi Ketua DPR RI, saya belum atau tidak mendengar prestasi monumental saat Puan menjabat Menko PMK.
“Bahkan Program Revolusi Mental yang berada dibawah kendali Menko PMK tidak jelas hasilnya. Minus prestasi juga terlihat saat Puan menjabat Ketua DPR RI. Setelah memimpin DPR RI satu setengah tahun, tidak ada gebrakan yang membuat masyarakat kagum terhadap dirinya dan DPR RI. Masyarakat hanya tahu kasus kontroversial Puan saat mematikan pengeras suara pada suatu acara paripurna,” kata pengamat ini.
Dengan dua jabatan bergengsi tersebut, lanjut priak yang akrab disapa Jamil ini, seharusnya elektabilitas Puan sudah meroket. Sebab, kedua jabatan itu berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga kalau ia menonjol tentu elektabilitasnya sudah tinggi.
Namun kenyataannya elektabilitas Puan sangat rendah. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Puan hanya 1,1 persen. Bahkan hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI), elektabilitas Puan hanya 0,7 persen.
“Jadi, saya menilai dan terlihat ada kaitan antara prestasi jabatan publik dengan elektabilitas seseorang. Semakin menonjol prestasinya sebagai pejabat publik, akan semakin tinggi elektabilitas dia,” kata pengajar Isu dan Krisis Manajemen, Metode Panelitian Komunikasi serta Riset Kehumasan tersebut.
Dengan rendahnya elektabilitas Puan selama menjadi pejabat publik, jelas Jamil, diperkirakan elektabilitasnya memang sulit untuk dikerek. Nilai jual Puan tampak rendah, sehingga akan menyulitkan relawan dan PDI Perjuangan untuk membranding yang bersangkutan.
Hal itu juga bakal menyulitkan Megawati untuk mengusung Puan menjadi capres. Apalagi kalau Megawati diperhadapkan adanya kader PDIP yang elektabilitas tinggi, seperti Ganjar Pranowo. Sebagai panutan di PDIP, tentu Megawati harus objektif saat memutuskan siapa yang layak menjadi capres, Puan atau Ganjar.
Kalau hasil survei relatif stabil hingga pertengahan 2023, maka pilihan paling rasional tentulah Ganjar. Puan dengan berat hati harus rela tidak diusung jadi capres. Namun bila pilihan capres lebih bersifat politis, Mega akan tetap memilih Puan. Resikonya peluang Puan tidak terpilih pada Pilpres 2024 akan sangat besar.
“Dalam kondisi elektabilitas rendah, yang paling rasional Puan diusung menjadi cawapres. Disini Puan berpeluang mendampingi Prabowo yang selama ini elektabilitasnya sangat tinggi. Megawati berpeluang memilih opsi ini bila elektabilitas Puan tetap jeblok,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
