Organisasi non pemerintah atau LSM sebagai bagian dari masyarakat madani mempunyai kekuatan yang lebih pada era keterbukaan ini. Pemerintah dalam beberapa hal merasa terganggu oleh kegiatan-kegiatan LSM itu, sehingga hubungan di antara kedua golongan itu tidak stabil. apa peran LSM dan pemerintah dalam menjaga hubungan agama yang harmoni; apakah ada semacam kolaborasi diantara mereka dan bagaimana menciptakan sinergi. Hasilpenelitian adalah: LSM dan pemerintah mempunyai peran masing-masing dalam menjaga hubungan harmoni dengan kegiatan-kegiatan mereka; beberapa LSM bisa menjadi patner pemerintah dalam pembangunan wilayah ada posisi yang bertentangan dengan mereka; dan sinergi di antara LSM dan pemerintah pada posisi dan misi masing-masing.
Pasca runtuhnya orde baru di tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru yang disebut orde reformasi. Orde ini ditandai dengan terjadinya fase liberalisasi politik dan berlangsungnya iklim demokratisasi yang kian membaik. Setelah melalui praktik demokrasi-setengah-hati di bawah rezim otori-tarian, kini demokrasi Indonesia kian dikokohkan dengan diperkuatnya elemen-elemen penopangnya, yang salah satunya adalah berpe-rannya kekuatan masyarakat sipil (civil society).
LPKAN sebagai lembaga Mitra Pemerintah
Belum lama ini, Ketum LPKAN menyatakan bahwa “guna mengontrol kinerja pemerintah di berbagai sektor layanan publik, LSM Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) siap melakukan terobosan baru bagi lapisan masyarakat yang diklaim bermuara pada kepentingan masyarakat. Menurut Ketum DPP LPKAN, H. Raden Muhammad Ali Zaini, kehadiran lembaganya guna membangun bangsa dan berkomitmen penuh bagi kepentingan masyarakat.
LPKAN berdiri berdasarkan keputusan MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0001143.AH.01.0Z. TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengawas Kinerja Aparatur Negara tanggal 30 Januari 2018 Tegas Gus Ali (panggilan akrab H. Raden Muhammad Ali)
Labih lanjut, Gus Ali menjabarkan dengan paparan teoritis. Ada tiga pilar penopang sebuah negara demokrasi, yaitu: pemerintahan yang kuat, sektor swasta (bisnis dan industrial) yang kompeten, dan masyarakat sipil yang berdaya. Ketiga pilar ini bersifat komplementatif, karena ketiadaan salahsatunya akan mengganggu keseluruhan sistem yang berjalan.
Sebuah pemerintahan yang kuat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sektor swasta yang kompeten dapat mencip-takan lapangan kerja dan berperan sebagai ladang tumbuh-nya investasi di sebuah negara sehingga demokrasi dapat memberikan kesejah-teraan kepada masyarakat. Dan sebuah masyarakat sipil yang berdaya akan senantiasa mendinamisasi peru-bahan untuk berjalannya peran pemerintahan dan sektor swasta dengan baik. Menurut Gus Ali, LPKAN keberadaannya kini diyakini sangat diperlukan dalam turut serta memberdayakan masyarakat sekaligus menjadi balancing-power terhadap peran pemerintah.
Kerjasama dan Bersinergi
Dapatkah LPKAN dan pemerintah bersinergi dalam upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat? Menurut Ketum DPP LPKAN, H. Raden Muhammad Ali, haqqul yaqin, bisa. Menurut Gus Ali, kami bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah dan mungkin lebih tepat bermitra dengan pemerintah. LPKAN telah melakukan upaya tersebut dengan teknik saling mendekat tapi berjarak. Dalam kesempatan yang sama, Gus Ali mengatakan “meski beranjak dari paradigma dan ideologi yang berbeda, LPKAN dan pemerintah nampaknya bersepakat bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan-bersama. Meski demikian, kami tetap ‘berjarak’ karena by nature posisi masing-masing harus tetap independen.
LPKAN akan berupaya dengan sekuat tenaga membantu masyarakat secara maksimal baik bidang kesehatan, pendidikan, usaha maupun bidang lain yang berhubungan dengan pelayanan publik,” kata Gus Ali, Selasa (28/8/) ketika wawancara dengan wartawan Beritalima di Surabaya.
Program LPKAN yang siap diusulkan kepada pemerintah antara lain “Pemerintah harus memaksimalkan pelayanan publik di rumah sakit atau puskesmas, bagaimana pasien dalam hal ini adalah masyarakat ketika datang harus dilayani secara maksimal, dokter, perawat, bidan harus care dengan pasien,” ucapnya.
Menurut dia, harus ada database online terkait rekam medis pasien, ketika kondisi pasien akan diperiksa di kemudian hari, hanya dengan kartu identitas maka semua riwayat penyakit pasien sudah ada, tidak perlu tes kesehatan lagi yang berbelit-belit. “Rekam medis pasien terdeteksi hanya dengan sekali klik,” lanjutnya.
Bidang lain yang perlu perhatian serius dari pemerintah adalah bidang pendidikan sambung dia, pemerintah melalui instansi di bawahnya seharusnya mempunyai sistem progres report perkembangan belajar siswa untuk disampaikan kepada orang tuanya setiap hari. Sekolah harus memberikan pelayanan secara maksimal di bidang pendidikan, mengingat pendidikan merupakan pondasi berdirinya SDM bangsa ini apalagi dalam menyambut generasi emas,” jelasnya.
Kehadiran LPKAN sebagai oposisi sekaligus mitra pemerintah dalam menyumbangkan gagasan untuk mewujudkan pelayanan prima. “Kami sebagai oposisi yang mengontrol kinerja aparatur pemerintah namun kami juga bisa sebagai mitra kerja untuk mencari solusi bersama, bahkan LPKAN akan menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk permasalahan pelayanan yang ada, namun jika masukan LPKAN tidak dihiraukan maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan langkah hukum atau perlawanan,” demikian pungkas Gus Ali. (Adi)
