JAKARTA, beritalima.com – Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pemahaman bersama dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, berkumpul sambil berdiskusi masalah penting di kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi budaya yang dapat terus dilakukan.
“Kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat bagus untuk kita budayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat dengan nilai-nilai budaya musyawarah mufakat dan budaya kekeluargaan. Hari ini kita mengundangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan para media untuk bersama-sama dalam acara coffee morning, minum kopi sambil membincangkan hal-hal yang urgent atau sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (08/02).
Menurut Menko Polhukam Wiranto, selama ini komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat belum maksimal. Karena banyak hal-hal positif yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya sampai ke publik. Ada defiasi informasi, dimana capaian kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo belum terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat.
“Ada informasi yang kita terkejut bahwa hal itu berbeda jauh dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Maka saya mengambil bagian dalam wilayah politik, hukum, dan keamanan bersama masyarakat untuk membincangkan hal-hal terkini yang sangat urgent” ujar Menko Polhukam.
“Saya sebagai bagian dari pemerintah ingin mendapat masukan sepenuhnya dari perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan media untuk dapat menyerap public opinion dan public interest untuk kepentingan masyarakat dan harapan masyarakat. Kemudian nanti akan kami laporkan kepada Presiden untuk selanjutnya bisa muncul kebijakan dari hasil serapan terhadap kepentingan dan keinginan masyarakat,” jelas Menteri Wiranto.
Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Sekjen MUI Nadjamuddin Ramly, Hajriyanto Y. Tohari dari PP Muhammadiyah, Safrin Yusuf dari Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin), Ida Budiarti dari KPU, M. Afifuddin dari JPPR, Titi Anggraeni dari Perludem, perwakilan dari lembaga survei Denny JA, sejumlah Pemimpin redaksi dan perwakilan media massa nasional dan internasional.
