JAKARTA, Beritalima.com– Walau anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini lebih kecil dibanding periode lalu tetapi itu bukan kementerian yang mengurus persoalan pertanian ini tidak memikirkan ketersedian, daerah rawan dan penggembangan cadangan pangan.
“Kita perlu mendukung program-program Kementan. Negara maju seperti AS memiliki anggaran cukup besar untuk pertanian, bahkan sampai 17 persen,” ungkap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdullah Puteh ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo di Ruang Rapat Komite II DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2).
Mantan Gubernur Provinsi Aceh Darussalam ini mengungkapkan, meski anggaran Kementan kecil tetapi kementerian ini harus mengelola dengan baik. Bagaimanapun, sektor pertanian merupakan hal penting dalam sebuah negara. “Jika sektor pertanian maju, otomatis bangsa ini juga maju,” kata Puteh.
Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan, Kalimantan Barat minim Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga penyuluh pertanian. Padahal, penyuluh sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertanian. “SDM penyuluh kurang. Kami mohon perhatian Kementan penyuluh pertanian di daerah saya,” papar Christiandy.
Anggota DPD RI asal Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek menjelaskan, di Papua Barat tidak banyak lahan pertanian kecuali di daerah transmigran. Walau begitu, nyatanya kelangkaan pupuk di Papua Barat kerap saja terjadi.
“Kelangkaan pupuk masih saja terjadi. Untuk peternakan sapi di Sorong, kami mengharapkan perhatian kepada pemerintah. Walau peternakan sapi di Sorong skala kecil tetapi kami berharap bantuan dari Kementan,” kata Mamberob.
Pada kesempatan yang sama, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, 2020 Kementan memiliki anggaran Rp 21 triliun. Kementan juga didukung dana subsidi pupuk, telah dialokasikan anggaran Rp 1,5 triliun yang diperuntukan bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi Rp 384 miliar, dan DAK kabupaten/kota Rp 1,12 triliun. “Penggunaan dana DAK diarahkan untuk mendukung pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukung,” kata dia.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini meminta DPD RI mendukung Kementan terkait antisipasi dampak dari Virus Corona di China karena Indonesia memiliki ketergantungan impor bawang putih dari negara Tirai Bambu tersebut.
Data impor Februari 2020 tercatat 23 ribu ton sehingga berpotensi mengganggu ketersedian bawang putih dalam negeri.
“Kementan mengantisipasi dengan mencari alternatif importasi bawang putih, selain mendorong produksi dalam negeri. Untuk Februari ini 23 ribu ton, jauh lebih kecil dibanding tahun lalu yakni 583 ribu ton,” demikian Syahrul Yasin Limpo. (akhir)
