JAKARTA, beritalima.com –
Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Rapat Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) dengan Komisi IV DPR, Rabu (12/9/2018) di ruang rapat Komiai IV, sekitar pukul 11.30 – 15.30 WIB, dengan pengajuan pagu APBN Kementerian Pertanian 2019 sebesar Rp21.686.516.683.000.
“Pagu anggaran Kementan sebesar Rp21.886.516.683.000, bila bekerja dengan fokus, maka Indonessia akan bisa swasembada pangan. Dan itu otomatis akan mengurangi ketergantungan impor pangan,” kata Daniel Johan, Anggota Komisi IV DPR, dari Frakai PKB asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.
Hilirisasi pertanian menjadi sebuah keniscayaan.
Ujar Daniel, seperti yang pernah dikatakan Preseden Joko Widodo, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendapatan petani, sehingga bisa meningkat daya belinya.
“Jadi hilirisasi pertanian menjadi suatu keniacayaan, agar terjadi keadilan sosial, maka pemerintah juga harus memberikan subsidi ke petani. Dan untuk menghindari penyelewengan subsidi, maka seluruh aparat harus kerja sama dalam mengawal penyaluran subsidi petani,” tekasnya kepada beritalima.com, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Hal lain diungkapkan Politisi PKB DPR RI, Bulog juga menjadi badan pangan nasional, seperti tujuan awal berdirinya untuk menstabilkan harga pangan. Untuk itu bulog harus bekerja dengan benar, agar bulog tidak menjadi badan yang hanya mengejar keuntungan tanpa menghiraukan fungsinya. Daniel Johan juga merespon impor beras yang dilakukan menteri perdagangan baru-baru ini. Padahal Menteri Pertanian sudah menyatakan swasembada beras, untuk itu mestinya Kementerian Perdagangan dalam mengambil kebijakan harus mengacu dengan data BPS, agar tidak terjadi kesalahan kebijakan, yang akan berdampak buruk terhadap petani.
“Para menteri kabinet kerja juga harus belajar dari ketidaksinkronan kebijakan Menteri Perdagangan dengan menteri pertanian, sehingga para menteri bisa lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tahun politik seperti saat ini. Karena bila ada menteri yang salah mengambil kebijakan, tentu akan berdampak buruk terhadap elektabilitas Presiden Jokowi. dedy mulyadi/Samani
