Sengaja artikel ini kami tanyangkan ulang di berita lima. Sebagaimana kita ketahui bersams bahwa, dalam dua tahun terakhir ini sudah ada sebelas Kepala Daerah di Jawa Timur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mengawali tahun 2020 ada seorang Bupati Sidoarjo yang sudah menjabat hampir 20 tahun kena OTT KPK. Terus terang saja kami selaku warga masyarakat, amat sangat prihatin dengan kondisi tersebut.
Seorang kepala daerah yang baik seharusnya beliau bisa mendharma baktikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada masyarakat dan daerahnya. Sehingga selama 5 sampai 10 tahun memimpin sebuah daerah akan ada kemajuan yang signifikan, syukur kalau bisa meninggalkan _*legacy*_ di daerahnya.
Minimal masyarakat bisa hidup tenang, tentram, nyaman, dan aman di daerahnya. Lapangan kerja diciptakan, dan sandang pangan tersedia dengan harga yang terjangkau. Dengan begitu tidak akan ada urbanisasi besar-besaran penduduk desa ke kota-kota besar. Jika di daerah pembangunnanya sudah merata, sebagai ikon Tempat Wisata, dibagun kawasan home industri, ada BUMDES, dan proyek-proyek padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja lokal, maka daerah akan menjadi maju.
Kemajuan suatu daerah tidak lepas dari peran serta kepala daerahnya. Maka dari itu masyarakat harus jeli dalam memilih calon kepala daerahnya.
Begitupun dengan kota-kota besar yang di pimpin oleh seorang Walikota. Jika ada yang mencalonkan sebagai Walikota, niatnya harus mengabdi. Tidak bisa kita pungkiri lima tahun mendatang kota yang dipimpinnya akan tambah maju, tertata rapi, dan warganya hidup sejahtera.
Semua itu berangkat dari nawaitu, niatan awal seorang calon Kepala Daerah yang benar-benar mumpuni. Sudah saatnya kita harus memiliki seorang kepala daerah yang mau bekerja keras, bekerja cerdas, dan kerja iklas, untuk menuju pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Masyarakat menginginkan seorang figur, calon kepala daerah yang jujur, cerdas, kompeten, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan seorang calon kepala daerah yang hanya mementingkan dirinya sendiri, keluarga, kelompok, dan golongannya saja.
Tahun 2020 sebagai tahun politik. Pemerintah mau punya gawe besar, ysitu Pilkada serentak. Pesan moral kami kepada calon kepala daerah Bupati dan Walikota, bekerjalah dengan baik dan terukur. Jangan korupsi, sekali lagi jangan korupsi uang negara. Sudah saatnya kita memilih calon Kepala Daerah yang benar-benar kompeten, visi misinya jelas, serta menguasai permasalahan di daerah yang akan dipimpinnya. Jika dimungkinkan tidak perlu _duit-duitan_ (bayar uang mahar). Supaya nanti kalau sudah terpilih sebagai Kepala Daerah tidak memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang mahar dan dana kampanye yang selangit.
Mari kita budayakan berpolitik yang baik, politik santun, berpolitik dengan mengedepankan akal sehat, dan menjunjung profesionalisme, untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Bagaimana pendapat Anda.
Surabaya, 9 Januari 2020
Cak Deky
