SURABAYA, Beritalima.com | Menanggapi pernyataan Syafiudin Asmoro, Anggota DPR RI (2019 -2024) Komisi V Fraksi PKB yang berangkat dari dapil Madura, di evaluasi 10 tahun berdirinya BPWS belum memberikan Dampak bagi Kemajuan perekonomian dan Sumber Daya Manusia, politisi putra terbaik Madura ini sangat menyayangkan sekali, dilangsir dari media
(pojoksuramdu,18/1) “Kinerja Buruk,Komisi V DPR Sebut BPWS Tak Berikan Dampak Ke Madura”, dalam pernyataannya, yang dikutib dari media (pojoksuramadu,18/1), ” jadi sebetulnya rohnya (BPWS,red) tugasnya mensejahterakan masyarakat Madura, namun kenyataannya, laa yamut laa yahya kan,” terang dia saat acara di Bangkalan,tak hanya itu serapan anggaran BPWS yang minim juga menjadi lampu merah bagi BPWS, sebab sejak didirikan pada tahun 2008 hingga kini belum bisa mendongkrak pembangunan di Madura, terutama sektor Ekonomi dan SDM,(BPWS,red) tidak bergerak ya tetap seperti ini,jadi ini nanti akan menjadi evaluasi di komisi V dan di fraksi PKB,karna fraksi kami di PKB sangat menginginkan Madura ini tidak terbelakang seperti sekarang,” kata dia, pernyatan ini mendapatkan reaksi dari salah satu kepala Sub Divisi Pemberdayaan,Divisi Hubungan Kelembagaan dan komunitas Masyarakat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS,red), Edy Slamet Budi S.
Saat awak media ini men share Whats App berita media pojoksuramdu .com ke Edy Slmet Budi S, dengan cepat memberikan jawaban dan tanggapan yang sangat serius sekali,karna dinilai kinerja BPWS tidak memberikan dampak seperti isi pernyataan Komisi V DPR RI itu, dia menuliskan,” saya pribadi berpendapat, Mereka maunya apa yooo, anggaran gak dikasih,kepala difinitif BPWS gak ada sejak tahun 2015 dan disuruh kerja untuk KKJSM saja, tapi evaluasi se Madura,sepertinya Mereka butuh piknik agar segar kembali otaknya,” tulis dia melalui pesan Whats App (WA) (18/1).
Masih dalam tautan WA Edy Slamet Budi S,” kalau P. Saifudin Asmoro paham bahwa untuk mengembangkan Wilayah Madura saat ini hanya dengan BPWS saja tidak ada K/L lain yang bisa,oleh sebab itu secara pribadi menyarankan duduk bareng FGD : BPWS,Pemprov Jatim, 4 Bupati se- Madura dan DPR RI,sehingga menghasilkan Renstra & Renja 5 tahun bagi Madura, tulisnya lagi, Dokumen Renstra & Renja untuk Madura versi BPWS sudah ada, bisa dimulai untuk diskusinya ,insaalloh Madura bisa berkembang dan sejajar bahkan lebih baik dari Kabupaten lain di Jatim, dia menambahkan,kalau DPR RI paham idealnya untuk membangun Pulau Madura butuh anggaran minimal Rp 1 trilyun/tahun, dari sumber APBN saja, belum termasuk dari lembaga dan investor, dengan rincian: pertama, Rp.400 Milyar untuk KKJSM & KKM di Kabupaten Bangkalan, ke dua,Rp.200 Milyar untuk 4 Kabupaten diluar poin pertama,” papar Edi slamet dalam pesan WA(19/1).
Edy Slamet Budi s kepala Sub Divisi Pemberdayaan dan Hub. Kelembagaan Masyarakat,menunjukkan kinerjanya, dengan IKM ( Industri Kecil Menengah), yaitu Produk Jamu Herbal di Madura Firdaus Bangkalan, pelatihan Tour Guide Sampang, dan kerjasama dengan Disperindag Kabupaten Pamekasan, juga Disperindag Kabupaten Sumenep, ini adalah capaian kinerja BPWS selama ini, menurut Edi Slamet .
Masih dalamTautan WA, Edi Slamet Budi S, dia juag mengkritisi pernyataan Safiudin Asmoro Anggota DPR RI Komisi V,dalam berita di media online,lingkarjatim.com edisi (26/12/19) “Sidak Tanean Suramdu dengan anggaran sebesar 7,2 M ,
Syaifudin Asmoro: tak seperti yang di gembar – gemborkan”, dalam inspeksi mendadak terkait Reast Area tanean Suramdu di wilayah KKJSM desa Pangpong (26/12)lantaran pembangunan yang diawali 2016 sampai sekarang tak kunjung beroperasi anggapan BPWS tidak bekerja, malah sebaliknya ,” kita akan dorong Pembangunan yang di tangani BPWS ini,” ujarnya dalam reales media online lingkarjatim.com (26/12/19), Edi S dalam pernyataan nya di Whats App awak media beritalima.com,nampaknya sangat beralasan sekali jika Safiudin Asmoro butuh Piknik, Edy S Menuliskan, “ P.Safiudin Asmoro “ butuh piknik” sebab pernyataannya tidak konsisten, berita diatas fair sudah benar,meskipun masih banyak informasi yang telah diperoleh DPR RI saat dalam ruang meeting di BPWS,” tulis Edy S .
Dikonfirmasi terpisah,Ketua LSM BASMALA Bangkalan Selatan, menilai, “ sebenarnya kedua belah pihak BPWS dan DPR RI harus lebih fokus pada tugas dan kebijakannya, di evaluasi sendiri, tidak merasa yang satu merasa benar, yang satu disalahkan,sekarang masyarakat sudah bisa menilai selama 10 tahun lebih, lihat masyarakat terdampak, yang lahannya dibebaskan untuk Jembatan Suramadu, kan belum tampak memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan,mereka lahannya rela dibebaskan karna akan memberikan kesejahteraan bagi anak cucu mereka,adanya aja belum operasi terkait rest area, gak salah apa yang dikatakan Safiudin Asmoro terkit dampak ekonomi masyarakat di KKJSM, dan pihak BPWS pun juga lebih konsen dalam pengelolaan anggaran,supaya kinerjanya lebih bermanfaat,jangan jauh – jauh bikin BLK diluar Bangkalan, Bangkalan aja belum begitu dirasakan dampaknya,” ungkap Bahrul Ulum,salah satu LSM yang ikut andil dalam pembebasan Jembatan Suramadu sisi Madura tahun 2002.
Sejak awal Sekretaris Dewan Pembangunan Madura (DPM), Harun Al Rasyid, mengatakan,”BPWS masih sangat di perlukan untuk melakukan percepatan Pembangunan Madura pasca Jembatan Suramadu, namun sudah lebih 10 tahun ibaratnya seperti ‘bebek lumpuh’ dengan kewenangan dan anggaran yang sangat besar dan khusus tersebut, belum banyak hal yang signifikan yang diekskusi, terang nya, hal ini disebabkan lemahnya struktur dan leadership pimpinan BPWS selama ini, terutama lemahnya Pemahaman dan penguasaan tentang Madura,” tegas Harun Al Rasyid.
Sejalan dengan apa yang di katakan Safiudin Asmoro Anggota DPR RI Komisi V fraksi PKB, Harun Al Rasyid, sependapat, “ apa yang dikatakan Safiudin Asmoro anggota komisi V DPR RI itu juga tidak salah,imbuh Harun Al Rasyid.
Harun Al Rasyid melirik percepatan Pembangunan Madura pasca Jembatan Suramadu,yang berkaitan dengan terbitnya Perpres nomer 80 Tahun 2019 yang mana Safiudin Asmoro hadir sebagai Nara sumber sosialisasi perpres tersebut di Gedung Ratoh Ebuh Bangkalan baru – baru ini, yang mana banyak menyinggung percepatan Pembangunan di kabupaten Bangkalan sebagai Gerbang Madura semenjak Jembatan suramdu beroperasi.
Harun Al Rasyid memaparkan,”terbitnya perpres 80/2019 yang langsung disertai GERCEP ( Gerak Cepat) Gubenur Hj. Khofifah Indar P sangat bagus, khususnya terkait di Madura, misalnya Infrastruktur Tol, aktivitas Kereta Api,dan pembangunan Pelabuhan Tanjung bulu pandan, MISI yang spektakuler adalah akan dibangunnya Indonesia Islamic Sciense Park di kaki Jembatan Suramadu,” namun lanjut Harun Al Rasyid,” tidak hanya GERCEP minta dukungan para petinggi Negara saja dipusat, tetapi harus juga minta dukungan dan sosialisasi pada masyarakat Madura agar masyarakat paham akan perpres 80/2019 tersebut bener – benar untuk kesejahterahan masyarakat menunjang perekonomian Jatim dan Nasional,” ungkapnya(19/1)
Harun Al Rasyid menyimpulkan,”Sebagai konsekwensi, harus banyak melibatkan orang Madura yang kompeten dalam mensukseskan Proyek prestisius tersebut, harus dihindari membawa banyak orang diluar Madura ke Madura, ‘tapi semangatnya tidak Membangun Madura , tapi sekedar pembangunan Madura’ seperti yang di populerkan oleh M. Sobari saat di undang IMABA pada Tahun 199di Bangkalan,” tutup Harun Al Rasyid. (hs.korlip)
