“Migas – Kemiskinan Nomor 2” Pernyataan Wabup Sumenep Bikin Kecewa

  • Whatsapp
Kata Hairul, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT dan BPJS adalah program yang dirintis pemerintah pusat dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bukan program Kabupaten Sumenep dalam mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan

SUMENEP, beritalima.com| Pasca KPU Sumenep menggelar debat kandidat perdana untuk Pasangan Calon (Paslon) di Pilkada Sumenep 2020 Selasa malam (10/11/2020).

Publik mengaku tak puas dari jawaban Cabup Fauzi terkait program PKH, BPNT dan BPJS sebagai program Kabupaten Sumenep dalam mengentaskan kemiskinan.

Bacaan Lainnya

Saat itu, moderator memberi kesempatan kepada Paslon 2 untuk bertanya kepada Paslon 1 dalam debat Paslon Pilkada yang disiarkan langsung di JTV.

Calon Wakil Bupati (Cawabup) Paslon 2, KH Ali Fikri bertanya ke Ach. Fauzi, Cabup Paslon 1 terkait angka kemiskinan 20% dan pengangguran yang mencapai 20%. Sehingga angka kemiskinan di Sumenep menjadi nomor 2 termiskin se Jawa Timur.

“Pak Fauzi sebagai Wabup yang memiliki tugas sebagai koordinator pengentasan kemiskinan di Sumenep. Kenapa kondisi kemiskinan di Sumenep begitu besar,” tanya Kiai Fikri.

Saat bersamaan Cabup Paslon 1 langsung menjawab,”Ini pertanyaan menarik. Seolah-olah ini pekerjaan wakil bupati keseluruhan. Sesungguhnya pengentasan kemiskinan kerja tim. Sesungguhnya pemerintah daerah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,68 persen. Pemerintah telah melakukan intervensi secara langsung dan tak langsung. Secara langsung di Dinas Sosial ada PKH, BPNT. Juga ada BPJS,” jawab Cabup Fauzi.

Pasca debat Paslon Pilkada itu. Hairul Anwar sebagai Ketua Kadin Sumenep membuat rilis yang disampaikan ke sejumlah media.

Hairul menyebut jawaban Cabup Fauzi soal Program PKH, BPNT dan BPJS sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai jawaban yang tak tepat.

Kata Hairul, PKH (Program Keluarga Harapan ), BPNT dan BPJS adalah program yang dirintis pemerintah pusat dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bukan program Kabupaten Sumenep dalam mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

“Pak Fauzi mestinya memaparkan apa yg dilakukan selama 5 tahun menjabat Wakil Bupati Sumenep. Salah satu tugas Wabup kan mengentaskan kemiskinan. Kenapa pengangguran dan kemiskinan di Sumenep menjadi terbanyak nomor 2 se Jawa Timur. Padahal, kekayaaan Migas di Sumenep Nomor 2 di Jawa Timur,” terang Hairul Anwar dalam keterangan tertulis kepada media.

Hairul menjelaskan, potensi Migas yang berlimpah di Sumenep masuk 10 wilayah lifting Gas terbesar se Indonesia.

“Kalau di Sumenep ada Blok Kangean. Di Bojonegoro ada Blok Cepu. 2 Blok ini ada di Jawa Timur yang menjadi 10 penopang kebutuhan Migas di Indonesia. Sumenep kaya Migas setelah Bojonegoro,” tambah Hairul.

Dengan potensi Migas yang melimpah di Sume
nep, mestinya kata Hairul memberi efek kemakmuran untuk warga Sumenep.

“Daerah yang sangat kaya SDA dengan potensi besar Migas, kenapa daerahnya tidak maju dan masih bergelut dengan kemiskinan.. Apa yang salah. Ada apa dengan Migas Sumenep?,” tanya putra Pasongsongan ini.

Terkait pertanyaan Cabup Fauzi soal Perda Nomor 4, Hairul menilai pertanyaan sengaja disampaikan untuk menyerang Cabup Fattah Jasin.

“Pertanyaan Perda Nomor 4 itu pertanyaan menjebak. Wajar Pak Fattah bertanya soal isi Perda. Karena Perda itu merupakan produk kabupaten/daerah yang bukan menjadi keharusan diketahui seorang birokrasi secara nasional,” tutup Hairul yang kini menjadi Relawan Pemenangan Paslon 2 (Fattah Jasin-Kiai Fikri) di Pilkada Sumenep 2020.
(**)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait