SUMATERA UTARA, beritalima.com – Kapolda Sumatera Utara Bertindak sebagai Irup pada Upacara Bendera Bulanan Februari Tahun 2018 di Lapangan Upacara SPN Poldasu, Jl. Bhayangkara Medan, Polda Sumut Pukul 07.30 WIB, Senin (5/2/2018).
Upacara ini Diikuti oleh Kapolda Sumut, Wakapolda Sumut, Irwasda Polda Sumut, Para PJU Polda Sumut, Peserta upacara para Perwira, Brigadir dan segenap ASN Polri, serta para siswa Diktuk BA Polri.
Dalam Amanatnya Kapolda Sumut mengatakan “Upacara bendera, merupakan salah satu wujud *pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada bangsa dan negara, yang mencerminkan disiplin, loyalitas, dan dedikasi”.
“Petugas Upacara agar ditunjuk juga Polwan dan menghadirkan satu Kompi Polwan. Kedepan Ka SPN dapat menugaskan siswa Diktukba menjadi petugas upacara”.
Dia juga berharap upacara ini dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan, peningkatan soliditas, serta sarana evaluasi, memberikan petunjuk dan motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas.
“Tingkatkan penghayatan dan makna dari pelaksanaan upacara bendera, pada kesempatan upacara ini dilaksanakan di Mako SPN Polda Sumut, sehingga diharapkan lebih mengenal lingkungan dan meningkatkan soliditas “ tegasnya.
“Pada Rapim TNI-Polri, Presiden RI menekankan kepada jajaran TNI-Polri, untuk menjaga kebersamaan, sinergitas dan soliditas, mulai dari tingkat teratas (Mabes), sampai level tingkat terbawah (Polsek dan Koramil); Utamakan upaya pencegahan persuasif dalam penanganan konflik, dan Negara jangan sampai kalah dengan ormas anarkis, serta agar melakukan tindakan tegas terhadap akun media sosial penyebar ujaran kebencian “.
“Pada Rapim Polri, Bapak Kapolri menegaskan tentang Konsep Promoter, intinya adalah bagaimana Polri mendapatkan kepercayaan publik. Promoter ini berada pada kata kunci yakni profesionalisme, modernisasi dan terpercaya. Untuk merebut kepercayaan publik, harus dilakukan melalui 2 langkah utama, yaitu meningkatkan profesionalisme dan modernisasi di bidang IT”.
Kapolri menggulirkan tiga program Promoter sebagai inti kegiatan:
A. Peningkatan kinerja;
Prioritasnya adalah memperbaiki layanan publik, Penegakkan hukum yang profesional dan menjaga Kamtibmas, terutama mencegah konflik sosial.
B. Perubahan budaya atau kultur;
Perubahan terhadap Budaya koruptif, bahwa kekuasaan absolut itu biasanya menimbulkan koruptif, arogansi kewenangan dan Penggunaan kekerasan berlebihan. Penindakkan hukum dalam menjalankan tugas Kepolisian, harus sesuai SOP, serta menjungjung tinggi HAM.
C. Konsep manajemen media. Hal-hal positif yang sudah dilakukan perlu diekspos dan di blow up, sedangkan hal-hal negatif harus cepat diselesaikan. Koreksi internal lebih baik, daripada koreksi eksternal untuk mendapatkan public trust.
“Dalam pelaksanaan Ops Mantap Praja Toba-2018, maka Polda Sumut perlu mengantisipasi setiap potensi gangguan Kamtibmas pada setiap tahapan Pilkada, terutama di daerah yang berpotensial menjadi konflik di tengah masyarakat, antara lain munculnya polemik tentang pro-kontra kredibilitas pasangan calon; aksi unjuk rasa ke kantor KPUD; kemungkinan adanya sabotasi dan intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu; adanya isu SARA dan aksi demonstrasi ke kantor-kantor instansi pemerintah maupun objek vital lainnya. Maka dari itu, kita mengantisipasi sejak dini semua potensi gangguan kamtibmas tersebut, sehingga tidak berkembang menjadi gangguan nyata, yang dapat menghambat proses pilkada”.
“Kepada Siswa calon Bintara Polri* yang sedang melaksanakan pendidikan di SPN ini, agar tetap mengikuti proses pendidikan dengan baik, sungguh-sungguh dan penuh semangat; yakinlah bahwa proses pendidikan ini akan berakhir”.
“Kepada para siswa agar dapat menjaga kesehatan, disiplin dan nama baik Polri yang telah ditanamkan di jiwa raga para siswa, serta tidak menyia-nyiakan kesempatan baik ini untuk belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak akan menjadi insan Bhayangkara kebanggan Polri, yang profesional, disiplin, tanggung jawab, ulet, taat hukum dan mampu bertugas dengan baik”, tandasnya. (IR.012).
