MP3s Lagi – lagi Gemparkan Sumenep, Proyek DAK Tahun 2021 diduga Amburadul

  • Whatsapp
Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Kepulauan Kabupaten Sumenep (MP3S) saat hearing jam pertama terkait pengerjaan DAK Th 2021 yang diduga asal - asalan berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Sumenep

SUMENEP, beritalima.com| Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Kepulauan Kabupaten Sumenep (MP3S) kembali menggelar hearing dengan DPRD Kabupaten Sumenep pada Rabu (5/01/ 2022).

Hearing bersama MP3S dipimpin langsung oleh wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Siti Hosna , M. Hum. berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Sumenep

Hearing tersebut dilakukan bersama Komisi IV DPRD Sumenep yang membidangi Kesehatan dan Pendidikan.

Bacaan Lainnya

Ketua MP3s Kabupaten Sumenep, Sahnan didepan forum peserta rapat menerangkan bahwa dirinya bersama anggotanya inginkan perubahan terkait dunia pendidikan di kabupaten Sumenep. “Mengingat selama ini khususnya tahun 2021 pengerjaan gedung sekolah yang dikontraktualkan hasilnya tidak sesuai harapan.

“Sesuai dengan temuan di lapangan, pengerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SD – SMP diduga tidak sesuai Spesifikasi (dikerjakan asal asalan). Untuk itu kami dari MP3s hearing dengan Komisi IV DPRD Sumenep agar fungsi kontrol wakil rakyat berjalan sebagaimana mestinya”. Jelas Sahnan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Abu Hasan mengapresiasi gagasan dan action yang dilakukan MP3s. Komisi IV DPRD Sumenep khususnya merasa terbantu oleh MP3s dalam menjalankan tugasnya. Mengingat, tanpa kerjasama yang baik, antara wakil rakyat bersama rakyat, DPRD bukan apa – apa.

“Bidang pendidikan adalah masalah krusial yang harus dihadapi dan juga diselesaikan. Karena sekolah merupakan salah satu ujung tombak bangsa ini, anak didik saat ini adalah harapan masa depan. Untuk itu, segala macam bentuk pelanggaran termasuk didalamnya adalah pembangunan gedung sekolah yang ditengarai tidak sesuai bestek”, jelasnya didepan peserta rapat.

Pihaknya mengharapkan agar permasalahan – permasalahan seputar dunia pendidikan tidak terus berlanjut, pengawasan harus menjadi tanggung jawab yang utuh sepenuhnya khususnya dari DPRD Kabupaten Sumenep.

Dirapat pertama hadir sekretaris dinas pendidikan kabupaten Sumenep bersama Kasi prasarana dinas pendidikan kabupaten Sumenep. Jajaran Komisi IV DPRD Sumenep, Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Kepulauan Kabupaten Sumenep (MP3S) bersama anggotanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi MP3S untuk mempertemukan dengan pihak dinas terkait.

“Hasil audensi tadi, kita minta beberapa temuan teman-teman MP3S untuk kami kaji di komisi, dan akan dicocokkan dengan RAB yang kami terima dari pihak Dinas terkait,” kata Hosna kepada awak media.

Selain itu, Hosna berjanji akan melakukan sidak ke lapangan untuk memastikan temuan teman-teman MP3S.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan sidak ke lokasi, untuk mamstikan temuan MP3S. Iya kalau memang tidak sesuai dengan RAB, saya pasrahkan ke MP3S, apa mau menempuh jalur hukum atau bagaimana,” ujarnya.

Dalam hearing tersebut, babak pertama dimulai pukul 10 – 13. 00 WIB. dilanjutkan dengan hearing kedua yang dimulai pukul 14. 00 WIB berakhir hingga jam 17 WIB. Rapat dipimpin langsung oleh wakil ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Siti Hosna, M. Hum.
(An)

beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait