MPR Dukung Pelajaran Pancasila Kembali Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– MPR RI mendukung mata pelajaran Pancasila kembali diajarkan di sekolah secara nasional baik pada sekolah negeri maupun swasta mulai dari tingkat paling rendah sampai ke perguruan tinggi.

Dijadikannya Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, ke depan mereka bakal memiliki pemahaman tentang apa itu ideologi negara sehingga generasi ini memiliki karakter ke-Indonesiaan. Tidak seperti sekarang, banyak diantara generasi muda yang tidak paham Pancasila.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan nara sumber anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Syaifullah Tamliha dan anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Muhammad Nabil Haroen di Press Room Gedung Nusantara III Kompelk Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7).

Syaifullah melihat era Reformasi Mei 98 lalu terlalu euforia politik dan menganggap pendidikan Pancasila tidak penting. Padahal, Pancasila sangat penting sebagai pemersatu bangsa dan tak ada ideologi lain yang masuk, baik itu komunis maupun khilafah yang mengancam keutuhan NKRI. ,

Bahkan, kata laki-laki kelahiran Lampihong, Kalimantan Selatan, 18 Mei 1969 tersebut, saat dia melakukan kunjungan kerja ke Eropa Timur justru mereka terkagum-kagum ingin tahu apa itu Pancasila. Sementara yang melakukan sosialiasi 4 Pilar MPR RI tersebut hanya MPR RI. Karena itu, Fraksi PPP mendukung Pancasila menjadi kurikulum pendidikan agar generasi milenial ini memahami sejarah bangsa berikut ideologi yang dibangunnya.

Yang, penting dari sosialiasi selama ini, kata dia, harus dievaluasi, khususnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan implementasinya di masyarakat. “Saya kira kalau semua mengamalkan Pancasila, tak akan ada korupsi, tak ada anak-anak yang pendidikannya telantar dan negara ini pasti sudah maju, adil, makmur dan sejahtera,” kata dia.

Celakanya lagi, lanjut anggota Komisi I DPR RI ini, amanat UUD NRI 1945 Pasal 33 dimana kekayaan bumi dan air seharusnya dikuasai oleh negara, tapi dalam amandemen malah diserahkan kepada kepala daerah. Alhasil, banyak disalahgunakan dan negara dirugikan. “Kini kewenangan itu akan dikembalikan ke pusat. Alhasil, kekayaan alam itu sudah hampir habis digaruk para pengusaha.”

Sementara itu, Gus Nabil sapaan akrab Muhammad Nabil Haroen, hanya mengingatkan kalau semua sepakat bahwa Pancasila itu sudah final dan harga mati. Namun, jangan sampai hanya menjadi narasi, tapi miskin implementasi.

“Kalau sepakat masuk kurukulum, maka semua akan menjadi Pancasilais, nasionalis dan religius. Jangan tanggung-tanggung. Jangan menjadi muallaf Pancasila,” kata Ketua Umum Perguruan Beladiri Pagar Nusa NU tersebut. (akhir)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait