JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyoroti tingginya ketimpangan antarindividu dalam pembangunan antarwilayah, utamanya kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia atau KTI.
Itu dikatakan Nono pada pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) I/2021 Suku Byak. Acara digelar di Mansinam Beach Hotel, Manokwari, Papua Barat, Jumat (11/6). Hadir Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Hermus Indou (Bupati Manolwari), Mananwir Beba (Kepala Suku Besar Byak) Yan Pieter Yarangga diwakili Ketua III Dewan Adat Byak, Konstan Rumabar, kepala-kepala suku Papua dan Nusantara se-Papua Barat.
Hingga saat ini, kata Nono, selain ketimpangan individu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan kepada ketimpangan antarwilayah, baik KBI, antara daerah tertinggal dengan maju. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5 persen berasal dari KBI khususnya Jawa dan Sumatera.
KTI belum berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial dan mampu mengurangi kemiskinan. Percepatan pembangunan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik kewilayahan di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan.
“Saat ini enam provinsi wilayah kepulauan berjuang mendapatkan UU, sehingga dari sana akan diperoleh hak-hak untuk mengelola sumber daya alam yang sesuai,” kata senator dari Dapil Provinsi Maluku itu.
Mantan Kabasarnas ini menambahkan, DPD RI melihat permasalahan ini, dan berjuang agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera di sahkan supaya bisa mengimbangi otonomi khusus yang sudah diberikan kepada Papua.
Menurut Nono, perlu perubahan paradigma pembangunan nasional atas azas kesetaraan dan keadilan, yaitu: Pertama, keberpihakan pada kawasan timur indonesia, Kedua, perubahan politik anggaran yang tadinya berbasis pada jumlah manusia harus diarahkan kewilayahan.
Ketiga, harus dibangun industri dam simpul-simpul ekonomi serta infrastruktur di kawasan timur khususnya di papua dan daerah-daerah kepulauan, Keempat, perlu adanya keseimbangan keterwakilan kawasan timur Indonesia mengisi jabatan strategis di pusat.
Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah di sekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.
Diharapkan keputusan, kebijakan tentang Papua, harus memperhatikan asas keadilan serta melibatkan masyarakat Papua. “Karena itu, DPD RI memang tugasnya memperjuangkan kepentingan daerah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan khususnya basudara masyarakat komunitas Byak ini menjadi pelopor bagi kepentingan Papua kedepan,” tutup Nono Sampono.
Senator Dapil Papua, Filep Wamafma mengatakan, tujuan penyelenggaraan Mubes itu untuk membangkitkan kembali eksistensi suku Byak di tengah arus pembangunan kekinian serta mampu menjalin kembali persatuan atau Kobe Oser (Bahasa Byak).
“Mubes ini untuk menyatukan kita suku Byak di Provinsi Papua Barat dalam menunjang pembangunan daerah ini, tapi juga mampu menata kembali dirinya sendiri lewat kepengurusan tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” kata Filep Wamafma. (akhir)
