JAKARTA, Beritalima.com– Jumlah anak bangsa merenggang nyawa akibat serangan wabah virus Corona (Covid-19) terus bertambah dengan grafik menanjak tajam setiap harinya. Karena itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil II Provinsi DKI Jakarta meliputi Jakarta Selatan, Pusat dan luar negeri, Dr Hj Kurniasih Mufidayati mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia.
“Pemerintah yang berkuasa jangan sampai terlambat dalam mengantisipasi untuk kesekian kalinya.
,” kata perempuan berhijab kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 19 Pebruari 1970 tersebut dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima awak media, Sabtu (28/3) siang.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mufida itu, pertambahan kasus corona (Covid-19) di Indonesia sudah tembus 3 digit. Kasus positif, Jumat (27/3) sudah menembus 1000 orang dan kematian mendekati 100 nyawa anak bangsa tanpa pandang usia dan status ekonomi maupun jabatan.
“Karena itu, Pemerintah jangan sampai terlambat lagi sehingga masyarakat semakin tidak dipercaya dengan penguasa. Kami dari Komisi IX DP RI sudah mengingatkan agar Pemerintah di bawah komando Jokowi segera mengantisipasi masuknya Covid-19 sejak di China mewabah dan negara-negara tetangga juga mulai terjangkit. Tapi ya sudahlah, kita sekarang mencari solusi ke depan saja,” jelas Mufida.
Menurut dia, pertambahan kasus yang setiap hari dirilis pemerintah selalu meningkat. Sebab itu, kecepatan konfirmasi hasil laboratorium orang-orang yang berstatus Penderita Dalam Pengawasan (PDP) atau suspect Covid-19 harus ditingkatkan. “Malah pada beberapa kasus, pasien keburu meninggal sebelum hasil ter laboratorium didapat,” ungkap Mufida sedih.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja tersebut menegaskan, pemerintah harus lebih cepat lagi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang. Jika pergerakan orang tidak dibatasi, dikhawatirkan virus ini akan menyebar ke berbagai pelosok di tanah air yang semakin menambah banyak jatuhnya korban.
Menurut Mufida, masukan sejumlah ahli kesehatan, paling idiel menahan lajunya penyebaran ciruz Covid-19 dengan jalan melakukan karantina wilayah atau Tes PCR massal yang langsung bisa diketahui hasilnya,” jelas Mufida.
Menurut Mufida, kita harus realistis bahwa kemampuan penanganan medis juga terbatas, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas medis di garda terdepan, ruangan isolasi, alkes dan obat-obatan. Karena itu, Mufida mendorong Pemerintah lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina, minimal untuk daerah pusat episentrum sebaran wabah seperti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Untuk itu, sebaiknya Pemerintah membuka opsi karantina sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. “Memang berat konsekwensi karantina ini, tapi kalau pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ditambahkan, desakan melakukan karantina, minimal untuk Jabotabek, sebetulnya sudah banyak disuarakan dari berbagai pihak. Tidak hanya kalangan medis seperti para dokter, pakar epidemologi, IDI, tapi juga oleh sejumlah tokoh dan kepala daerah.
“Forum Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI( juga merekomendasikan dilakukannya local lockdown atau karantina wilayah terutama pada daerah-daerah yang menjadi episentrum penyebaran wabah,” lanjut Mufida
.Sudah terbukti bahwa Covid-19 yang awalnya terkonformasi di Jakarta, kini bukan hanya menyebar ke sekitarnya, tetapi juga ke luar Jabodetabek, bahkan sudah ke Sumatera, Jawa dan daerah lainnya. Apalagi, himbauan melakukan physical distancing juga tidak dijalankan secara disiplin oleh masyarakat. Himbauan untuk tetap di rumah saja juga sulit dipenuhi beberapa kelompok karena tuntutan untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian guna menyambung hidup mereka.
Pada sisi lain, Mufida mengatakan, Pemerintah pasti mampu melakukan perhitungan beban anggaran dan mencari sumber anggaran tambahan untuk melakukan karantina wilayah. Diyakini, semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu kebutuhan pangan dan lainnya sangat tinggi.
Terbukti, untuk membantu pengadaan APD buat begitu banyak tenaga kesehatan saja, masyarakat mau turun membantu, meski itu sebetulnya tugas negara, apalagi untuk urusan kemanusiaan lainnya. Gerakan Gotong Royong berbasis RW dan RT bisa menjadi sebuah wacana yang digerakkan. ‘Dan, ini saatnya semua komponen bangsa bersatu saling bantu.
Sebagai rakyat, saya berharap, jangan kita terlambat lagi dan Covid-19 semakin meluas, sehingga biaya yang harus dikeluarkan bertambah besar dibanding melakukan karantina wilayah dengan semangat gotong royong. Jutaan jiwa rakyat Indonesia menanti kebijakan cepat dan tepat dari Pemerintah agar selamat dari Covid-19,” demikian Dr Hj Kurniasih Mufidayati. (akhir)
