JAKARTA, beritalima.com| Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini dibawah kendali Erick Thohir harus transparan serta jelas program kerja yang bakal dijalankan.
Permintaan tersebut disampaikan politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Komisi VI DPR RI, Mohammad Toha di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1) petang.
Permintaan terkait dengan serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN dengan perusahaan plat merah ini soal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.
Dikatakan wakil rakyat Dapil V Provinsi Jawa Tengah itu, program kerja harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksi masing-masing dari BUMN. “Perusahaan plat merah itu memang harus mencari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Toha.
Pria kelahiran 25 Mei 1964 tersebut punya pendapat, program dijalankan seluruh BUMN bekerja harus mendukung pelaksanaan program Pemerintah yang efesien dan efektif. Apalagi, program kerja mengarah pada persiapan menuju industri 4.0.
“Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi ya ke BUMN Karya,” terang Toha.
Selain itu, komitmen Pemerintah harus konsisten dan mendukung program kerja BUMN. Salah satu contohnya, niat Pemerintah mengurangi angka backlog harus sejalan dengan anggaran yang dialokasikan untuk KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Terlebih lagi, kalau mau mengurangi angka backlog tapi anggaran untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya itu namanya niat mengurangi backlog hanya di mulut saja.
Misalnya yang lain, mau menyetop impor gula tapi pabrik gula tidak diberi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk peremajaan pabrik, seperti mesin maupun perangkat keras yang lain, sama saja tidak mau menyetop impor gula,” kata Toha menjelaskan.
“Tata kelola perusahaan yang bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi,” demikian Muhammad Toha. (akhir)
