JAKARTA, beritalima.com| Meminimalisir impor menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diperioritaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus pangan pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Soalnya, perusahaan plat merah tersebut sepertinya jor-joran melakukan impor bahan pangan pada periode lalu sehingga akibat melimpahnya stok, ada yang sampai membusuk di gudang seperti terjadi dalam kasus beras.
Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha mengingatkan PR yang harus menjadi prioritas dari perusahaan plat merah di bidang pangan, yakni meminimalisir impor.
Itu disampaikan
wakil rakyat dari Dapil V Provinsi Jawa Tengah tersebut saat Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, PT Berdikari, PT PPI, PT RNI, PT Pertani, PT Syang Hang Sri, PT Garam dan PT BGR di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pertengahan pekan ini.
“Sesuai perintah Pak Jokowi, kita harus kurangi impor pangan. Ya, memang lucu, sumber daya kita melimpah tapi impor.
PR BUMN Pangan bagaimana caranya dapat mengurangi impor. Dan, lebih bagus lagi kalau swasembada,” kata laki-laki kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 25 Mei 1964 tersebut.
Seperti diketahui, beragam kebutuhan pangan dapat dihasilkan di Indonesia. Namun, lucunya dengan sumber daya yang melimpah tersebut ternyata kebutuhan pangan untuk Indonesia harus didatangkan dari luar seperti beras, jagung, bawang putih, gula, garam dan daging sapi.
Bahkan Indonesia yang memiliki laut begitu luas harus mengimpor ikan.
Bahkan tak jarang Indonesia harus mengimpor bawang merah dan cabe. Itu selain sangat ironis mengingat melimpahnya sumber daya alam Indonesia, juga rentan bagi ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Karenanya, BUMN Pangan itu sebetulnya tulang punggung bagi ketahanan pangan Indonesia,” papar politisi senior ini.
Fungsi BUMN Pangan sebagai tulang punggung ketahanan pangan inilah, kata wakil rakyat dari Solo Raya ini, yang harus menjadi perhatian bersama DPR dan Pemerintah.
“Banyak dari BUMN Pangan ini belum menghasilkan laba, bahkan ada yang rugi. Meski begitu, DPR dan Pemerintah harus membantu mereka yang punya visi bagus untuk mengurangi impor.”
Menurut dia, BUMN untung itu wajib. Namun, tidak boleh lupa fungsi sosial BUMN ini sebagai penyangga ketahanan pangan dan penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat.
“Ekstrimnya, BUMN rugi pun tak masalah, kalau rakyat tercukupi kebutuhan pangannya dari dalam negeri. Sekaligus, petani, peternak, petambak, nelayan tentu akan sejahtera ketika impor berkurang,” demikian Mohammad Toha. (akhir)
