JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyantp meminta sembilan anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 2021-2025 segera menuntaskan Pekerjaan Rumah (PR) yang tertunda pada kepengurusan sebelumnya.
Kepengurusan BPH Migas 2021-2025 sudah disahkan dan ditetapkan melalui Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (15/7) yang digelar tatap muka dan virtual.
PR mendesak yang harus diselesaikan komisioner BPH Migas soal pembangunan ruas pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem).
Harusnya, lanjut Mulyanto, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPH Migas bekerjasama serta berkoordinasi melaksanakan proyek strategis itu. Bukan malah saling gunting keputusan.
“Malu kita melihatnya. Sesama lembaga Pemerintah, terkesan saling rebutan proyek dan kewenangan. Padahal masing-masing lembaga itu sudah diatur tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berbasis UU,” ungkap wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Ditambahkan, itu mencerminkan lemahnya koordinasi Kementerian ESDM dengan BPH Migas. Pemerintah tidak solid dengan manajemen koordinasi amatiran.
Setiap lembaga harsu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
Menteri Koordinator seharusnya menengahi terkait harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Ada BPKP dan KPK, kalau berbagai lelang yang diadakan dianggap keluar atau melanggar aturan.
Di tengah pandemi seperti sekarang, Pemerintah jangan memberikan contoh buruk manajemen Negara kepada masyarakat.
“Prinsip-prinsip good and clean governance jangan sekedar dijadikan jargon yang digadang-gadang, namun tidak diterapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan itu.
Manajemen pemerintahan seperti ini, kata Mulyanto, hanya menjadi beban Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah kelelahan mengatasi pandemi virus Corona dan dampak yang ditimbulkan baik dari segi sosial, ekonomi dan politik. “Kasihan Jokowi karena para pembantunya ribut di tengah pandemi Covid-19,” papar Mulyanto.
Sebelumnya, Mulyanto merasa aneh Pemerintah Cq. Menteri ESDM yang menerbitkan surat No: T-133/MG.04/MEM.M/2021 tertanggal 1 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas tentang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cisem.
Pasalnya, kata Mulyanto, dalam surat tersebut Pemerintah menganulir keputusan Komite BPH Migas tanggal 1 Maret 2021.
“Karena melalui surat tersebut, Pemerintah akan membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) transmisi gas ruas Cisem ini dengan dana APBN, dengan dalih pada saat pelelangan proyek itu dilakukan belum ada Perpres No: 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur,” kata Mulyanto.
Selain alasannya tidak tepat, Mulyanto menilai juga tidak pas Pemerintah mengambil alih proyek yang dibiayai partisipasi masyarakat menjadi beban APBN. Apalagi ditengah defisit keuangan dan utang Pemerintah yang besar seperti sekarang.
Mulyanto mendesak Pemerintahan Jokowi lebih solid dalam membangun tim dan mengelola Pemerintahan, agar berbagai proyek strategis nasional dapat berjalan secara efektif, efisien sehingga segera membawa kesejahteraan buat rakyat. “Jangan sampai ada kesan lembaga pemerintah justru ribut, adu kewenangan atau rebutan proyek,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
