JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan membantu menyelesaikan mismatch gas untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Soalnya, jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bidang Industri dan Pembangunan tersebut, pada satu sisi ketersediaan gas alam cukup memadai, bahkan sampai muncul kasus tidak terangkut. Namun, pada sisi lain, kebutuhan gas untuk pembangkit PLN belum dapat dipenuhi.
Pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) penawaran dan permintaan serta hambatan sarana-prasarana terkait pemenuhan gas buat pembangkit PLN ini.
“Persoalan teknis ini perlu segera diatasi Pemerintah. Jangan sampai berlarut-larut agar kita dapat mendorong efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit PLN dan mengurangi ketergantungan kita kepada BBM impor yang membuat defisit transaksi berjalan perdagangan migas kita terus membesar,” ujar Mulyanto.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu menyayangkan persoalan ketidaksesuaian pasokan gas ke PLN tersebut masih saja terjadi. Padahal, kata Mulyanto, urusan pengelolaan gas dan listrik hanya ditangani satu kementerian. Harusnya ketidaksesuaian permintaan ini dapat dibicarakan dan diselesaikan lebih cepat.
Mulyanto mengaku, persoalan ini terungkap saat Rapat Panja Listrik Komisi VII DPR RI Dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Dirut PLN, (20/1) secara virtual di Gedung Nusantara I.
Seperti diketahui, Pemerintah tengah merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang merupakan instrumen pembangun kelistrikan. Dalam RUPTL itu ditetapkan target kapasitas pembangunan pembangkit listrik, jenisnya, serta kapan dan dimana akan dibangun.
Menurut Mulyanto, dalam skenario RUPTL di atas, Pemerintah didorong mengurangi kontribusi pembangkit dari sumber BBM hingga 0 persen. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya produksi listrik. Sebagai gantinya, Pemerintah diminta memaksimalkan penggunaan gas di setiap pembangkit listrik.
Penggunaan gas diharapkan bisa membuat biaya produksi lebih murah, lebih ramah lingkungan dan pasokan domestiknya tersedia secara cukup.
“Apalagi harga gas sudah diturunkan Pemerintah menjadi USD 6/MMBTU di plant gate untuk pembangkit PLN,” imbuh Mulyanto.
Karena itu, menurut Mulyanto, implementasi RUPTL di atas harus dikawal Pemerintah dengan serius sehingga target-target yang telah ditetapkan tidak sekedar indah di atas kertas. Termasuk soal mismatch gas untuk pembangkit listrik PLN benar-benar dapat diatasi. (akhir)
