JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi VII DPR RI, Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi secara serius efektifitas vaksin Sinovac buatan China untuk program vaksinasi Covid-19 di tanah air.
Pemerintahan Jokowi jangan ragu untuk mengganti vaksin Sinovac dengan merek lain bila dalam evaluasi itu vaksin buatan China ini terbukti tidak efektif.
Pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini. Semua harus diungkap apa adanya.
“Jangan sampai uang yang ratusan triliun rupiah yang digunakan untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19 di tanah air,” tegas Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (22/7).
Sebelumnya diberitakan Pemerintah China memborong vaksin Pfizer buatan AS untuk keperluan vaksinasi rakyat negara komunis tersebut. Kebijakan itu menimbulkan pertanyaan, apakah Pemerintah China meragukan kemampuan vaksin produksi dalam negeri mereka?
Beberapa negara yang semula menggunakan vaksin Sinovac, kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut juga menyatakan beralih ke merek lain.
Setidaknya Malaysia dan Thailand akan menghentikan penggunaan vaksin Sinovac bila persediaan negara itu sudah habis, selanjutnya bakal menggunakan vaksin merek lain untuk kelanjutan program vaksinasi.
Pemerintahan Jokowi harus evaluasi vaksin Sinovac ini secara serius, karena faktanya efikasi vaksin ini menurut World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia hanya 51 persen dan hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya 65 persen.
“Kan masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya. Jadi, wajar kalau kita minta Pemerintahan Jokowi mengganti vaksin Sinovac dengan jenis vaksin yang efikasinya lebih tinggi,” kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Karena itu, Mulyanto mendorong Pemerintah mempercepat produksi vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.
Untuk itu Pemerintah perlu mengalokasikan sumberdaya dan sumber dana yang cukup untuk percepatan riset dan produksi vaksin dalam negeri ini.
Selain itu, kata Mulyanto, Pemerintah perlu memperbanyak titik vaksinasi secara massif. Bila perlu fungsikan puskesmas, posyandu, kelurahan dan kantor RW sehingga makin mudah dan banyak masyarakat yang terlayani.
“Negara jangan kalah dengan kepentingan mafia impor vaksin. Negara harus berani bersikap dalam kondisi krisis ini. Yang kita pertaruhkan bukan semata soal anggaran yang besar tapi nasib rakyat Indonesia,” demikian Dr H Mulyanto.
(akhir)
