SURABAYA, Beritalima.com |
Ketua fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jatim Muzammil Safi’i menjelaskan bahwa sekarang ini masih dilematis kondisi yang ada di Jawa Timur. Pada satu sisi Jawa Timur ini kan angka prevalensinya cukup tinggi, terpapar Covidnya itu juga tinggi. Terutama karena Surabaya nomor satu di Jawa Timur.
“Pada sisi kesehatan di Surabaya Raya ini kan sudah 3 tiga kali melakukan PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan pembatasan yang berskala besar itu punya dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan,” terang Muzammil.
“Sosial ekonomi yang cukup signifikan baik dalam arti pergaulan, maupun pada sisi ekonomi penghasilan masyarakat yang sangat menurun. Pada sisi yang lain, kalau dilakukan pembatasan secara terus-menerus maka pasti yang terjadi akan makin stress lah,” lanjutnya.
“Tapi kalau kemudian dibebaskan secara total, maka pada sisi kesehatan ini juga mengkhawatirkan. Maka pada masa transisi ini menjadi sangat penting sekali untuk melakukan persiapan-persiapan new Normal,” sambung Muzammil.
“New Normal itu sebetulnya kehidupan yang seperti biasa tapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Nah sekarang sejauh mana pemerintah ini sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa sih New Normal itu. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kemudian ketentuan-ketentuan apa yang harus dilakukan ketika diterapkannya normal, karena banyak masyarakat ini yang sekarang ini ada ya acuh tak acuh,” tukas Muzammil.
Muzammil menyebutkan bahwa masyarakat saat ini sudah merasa jenuh dengan kondisi yang saat ini berada di rumah terus. Kemudian dia tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sementara bantuan dari pemerintah tidak seberapa.
“Kalau keluar kemudian ada pembatasan macem-macem sehingga timbul stress. Ini saya kira normal ini menjadi salah satu pilihan. Menurut saya itu pilihan yang paling ringan.Kalau menerapkan PSBB ekonomi hancur, tidak menerapkan PSBB penuluraran semakin massif. Nah di tengah-tengah inilah Normal itu harus dilakukan tapi harus ada 1 protokol yang betul-betul harus diterapkan secara konsisten, baik itu oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Kalau tidak maka kita makin payah,” tandas Muzammil.
“Saya mengapresiasi upaya pemerintah untuk memberikan sosialisasi terutama sekali pada pondok pesantren dengan menyertakan surat keterangan sehat dari Dinkes atau dari Puskesmas untuk kembali ke pondok,” pungkasnya. (yul)
