PASURUAN, Beritalima.com|
Fenomena yang tengah marak saat ini adalah adanya tindak kriminal teroris. Dan ironisnya, pelaku teroris adalah pemuda-pemudi berusia Milenia. Adanya kesenjangan sosial ini harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah, agar nantinya generasi Milenial ini tidak menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sudah memanipulasi dan menjerumuskan mereka. Karena itu, wakil ketua DPD partai NasDem Jatim H Muzammil Safi’i SH MSi menganggap perlunya ada pemahaman kepada masyarakat untuk selalu mengingatkan anak-anaknya agar mencintai bangsa dan negara Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, sebagai Mitra pemerintah, DPRD Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi Wawasan kebangsaan di kabupaten Pasuruan. Acara ini digelar Sabtu, 8 Januari 2022 bertempat di Hotel Horison Pasuruan.
Perhelatan tersebut dihadiri oleh sekitar 125 peserta yang terdiri dari Pengurus NU dan Badan otononom serta Pengurus Partai NasDem di 5 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
Dalam kesempatan tersebut H Muzammil Safi’i SH MSi menjadi narasumber, didampingi oleh Eko Suryono salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi NasDem.
Tema Yang diusung adalah Nasionalisme dan Patriotisme Dalam Membangun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam paparannya Muzammil memberikan uraian tentang Deradikalisasi.
“Karena Nasionalisme tidak akan terwujud, manakala banyak masyarakat dan mahasiswa yang terpapar faham-faham Radikal dan Intoleran, pengaruh media digital demikian luar biasa, tanpa filter, dan bisa diakses oleh semua pihak, sehingga faham-faham tersebut bagai bola salju yang terus menggelinding, manakala kita abai mengantisipasinya,” terang ketua fraksi NasDem DPRD provinsi Jatim ini.
Menurut Muzammil, materi Deradikalisasi perlu diberikan kepada masyarakat untuk menyangkal faham-faham semacam Takfiri (mengkafirkan orang lain) atau membid’ahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka.
Senada dengan Muzammil, salah satu personal BNPT menyampaikan bahwa kondisi mahasiswa kita sudah sangat memprihatinkan, begitu banyaknya yang terpapar faham-faham tersebut. Oleh karenanya semua pihak harus integrated dalam menanggulangi Radikalisme dan Intoleran di masyarakat, untuk itu Muzammil memberikan strategi adanya tiga subyek deradikalisasi.
“Suprastruktur, diartikan sebagai peran pemerintah baik pusat atau daerah yang ditopang dengan berbagai undang-undang maupun peraturan untuk mencegah radikalisme. Infrastruktur, adalah Lembaga pelaksana deradikalisasi, baik pemerintah maupun masyarakat. Substruktur, yaitu individu-individu yang turut terlibat dalam infra struktur deradikalisasi,” tandasnya.
“Hal demikian harus secara terus menerus dilakukan, agar persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak terkoyak oleh faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila demi keutuhan NKRI,” pungkasnya.(Yul)
