JAKARTA, Beritalima.com– PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang rencananya bakal dijadikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding BUMN Kluster Pangan harus diperbaiki terlebih dahulu dari segi korporasi karena ke depannya bakal memimpin seluruh perusahaan negara yang bergerak pada bidang pangan.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian, Hj Nevi Zuarina kepada Beritalima.com, Selasa (1/12) siang, terkait rencana Kementerian BUMN menjadikan PT RNI sebagai Holding BUMN Kluster Pangan 2021 dengan suntikan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1 triliun.
Dana Rp 1 triliun tersebut bakal digunakan untuk program sawah, pangan lalu perikanan yang dibangun warehouse, cold storage dan pabrik es untuk perbaiki fasilitas logistik.
“Bila perusahaan Holding ini terealisasi, akan menjadi trobosan besar untuk memecah persoalan pangan yang hingga saat ini banyak terkendala berkaitan persoalan data, persoalan produksi, distribusi dan transit antar daerah,” ucap Nevi.
Legislator dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat ini menkankan efektifitas anggaran negara yang akan di gelontorkan ini sangat besar. Karena itu, banyak masyarakat berharap, kekuatan alam negara kita dapat dikelola sehingga terbebas dari jeratan impor Pangan. “Ini bisa direalisasikan dengan kolaborasi Pemerintah dengan para petani kita saling bermitra dan bekerjasama untuk mewujudkannya,” kata Nevi.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mempersolkan pengelolaan anggaran karena awal November 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2020 di depan DPR. Hasil IHPS I/2020 dari BPK menyimpulkan, efektivitas PT RNI dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset 2017 sampai semester I/2019 kurang efektif.
“RNI harus membuktikan menampilkan roadmap jelas kepada publik akan kemana Holding pangan ini dibawa dan apa yang akan dihasilkan. Begitu pula berkaitan dengan pengelolaan anggaran harus mampu diperbaiki dari tahun sebelum-sebelumnya sehingga RNI menjadi perusahaan yang efektif, efisien dan kontributif pada negara serta rakyat Indonesia.”
Nevi juga mempertanyakan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) yang saat ini sangat strategis ketika ada BUMN pangan. Dia menyarankan agar peran Bulog dikembalikan ke asal pembentukannya yakni sebagai badan penyangga pangan yang khusus dan fokus membackup persoalan ketersediaan pangan.
Bulog menjadi tangan Pemerintah sebagai penyangga pangan, bukan sebagai perusahaan yang cari untung karena sebagai perusahaan yang mencari untung, akan diwakili holding pangan.
Dia berharap, Holding BUMN Pangan ini dapat segera terealisasi dalam kondisi dan keadaan ideal baik secara visi, misi dan implementasi. “Banyak mata melihat dan berharap, untuk kali ini, jangan sampai rencana ini berantakan. Efektifitas pengelolaan anggaran menjadi kunci sukses realisasi pembentukan BUMN pangan ini,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
