JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Akmal Pasluddin menyambut baik data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan ada peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) 0,19 persen Juni 2021.
Publikasi BPS ini tentu sangat menggembirakan, dimana NTP Juni 103,59, sebelumnya 103,39. Meski kenaikan NTP belum merata di seluruh Indonesia, secara nasional naik.
“Ini bukan kondisi terbaik mengingat ancaman pandemi masih sangat mengerikan sehingga perlu ada upaya lebih keras seminimalnya kenaikan konstan tidak turun dan lebih baik lagi peningkatan diperbesar lagi,” kata Andi Akmal kepada awak media, Sabtu (3/7).
Andi Akmal menguraikan, kenaikan NTP Juni 2021 karena ada dorongan yang cukup signifikan indeks harga hasil produksi pertanian, setelah melalui pemantauan harga di pedesaan pada 34 provinsi di Indonesia. Ia berharap ada validasi yang ketat sehingga tidak ada yang meleset antara data kenyataan di lapangan dengan yang ditulis menjadi bahan publikasi.
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengatakan, semua angka ini sebagai penyemangat mulai dari regulator, eksekutor hingga masyarakat petani sebagai pelaksana di lapangan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup.
“Di lapangan, minimal Dapil II Sulawesi Selatan, saya berkomunikasi dengan petani tanaman pangan dan hortikultura, nelayan, peternak, pembudidaya ikan, dan pekebun tanaman rakyat untuk mengkonfirmasi kesesuaian publikasi data dari pusat dengan kenyataan lapangan,” kata Andi Akmal.
Kenaikan NTP ini sudah merupakan bukti nyata, sektor pertanian ini relatif kokoh dalam kondisi pandemi. Tapi mesti di ingat juga, tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi yang notabene masyarakat pedesaan kalo bukan petani, peternak atau pembidaya ikan dan nelayan.
“Jadi masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan NTP ini sehingga akan perlahan-lahan merubah struktur ekonomi mayarakat Indonesia,” urai politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini meminta Pemerintah mengulang kembali yang sering disuarakan baik di forum Komisi DPR maupun FGD di lapangan bahwa perlu peningkatan alokasi APBN baik di kementrian Pertanian, KKP mapun KLHK.
Kementerian-kementerian yang disebut Andi Akmal ini merupakan kementerian teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil terutama masyarakat pedesaan atau plosok bahkan sampai pinggiran batas negara.
“Saya harap indikator peningkatan kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan kenaikan NTP ini konstan naiknya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dengan begitu, secara perlahan diharapkan ada perubahan gini rasio yang saat ini sangat tinggi menjadi gini rasio yang relatif kecil,” demikian Dr H Andi Akmal Pasluddin. (akhir)
