KUPANG, beritalima.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih membutuhkan sebanyak 544 server untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun 2020.
Hal itu disampaikan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Lola dalam Rapat Komisi V DPRD NTT, Senin (27/1).
Dari 544 server yang dibutuhkan, kata Benyamin, SMA 346 server dan 5.263 komputer klient. Sementara SMK 198 server dan 1.759 komputer klient.
Ia menambahkan, tahun 2020 ini telah dianggarkan dana sebesar Rp 40 miliar, yang dialokasikan 117 paket untuk sekolah swasta dan 148 paket untuk sekolah negeri, dengan total server 265 server, dan 3.975 komputer klient.
Alokasi ini diprioritaskan untuk sekolah yang belum menyelenggarakan UNBK dan sekolah yang menyelenggarakan UNBK secara menumpang di sekolah lain. Selain itu juga diperuntukan bagi sekolah yang masih meminjam dari siswa/i dan orang tua atau masyarakat.
“ Di tahun 2020 ini, dengan server sebanyak 265 ini sudah bisa memimalisir. Dari data sekolah yang masih UNBK itu ada 87 sekolah. Sementara yang sisanya sudah melakukan UNBK, dengan fasilitas pinjaman, dan juga fasilitas yang ada pada sekolah. Sebanyak 87 sekolah ini apabila diintervensi dalam tahun 2020, maka kita bisa melakukan UNBK secara menyeluruh,” kata Benyamin.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan UNBK ini masih kendala. “ Kendalanya adalah masih ada sekolah yang tidak punya listrik dan jaringan internet, tetapi kalau kita dengan anggaran yang ada Rp40 miliar untuk pengadaan komputer klient dan server di tahun 2020 ini, maka 87 sekolah ini bisa kita bantu untuk peralatan UNBK, tetapi secara spesifik tentu adanya persoalan listrik dan jaringan,” ujarnya.
“ Kalau misalnya ada listrik, tapi tidak ada jaringan maka UNBK bisa dilakukan. Dimana dengan metode servernya dibawa ke lokasi yang memiliki signal untuk di download soal – soal itu. Kemudian dibawa lagi ke sekolah dilakukan secara offline, setelah itu baru diupload lagi dibawa ke tempat yang memiliki signal. Ini yang biasa kita lakukan,” tambah dia. Tapi kalau sekolah itu tidak punya listrik maka itu persoalan sendiri,” tambah dia.
Dalam rapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa. (L. Ng. Mbuhang)
