Oleh: Wibisono
Sejumlah partai politik di Indonesia ditunggangi langsung oleh kaum oligarki. Hal tersebut, dinilai oleh Chair of the Department of Political Science Northwestern University, Jeffrey Winters. Menurut dia, golongan tersebut, merupakan individu atau kelompok keluarga yang memiliki harta kekayaan berlimpah.
Penulis buku Orde Baru: Dosa-Dosa Politik itu berpendapat, negara yang mempunyai nilai demokrasi tinggi tidak dapat dipastikan aspek oligarki rendah.
Sebenarnya, kita harus paham bahwa oligarki dan demokrasi adalah dua sistem yang beda dan basis kekuatannya adalah berbeda. basis kekuatan oligarki terletak pada uang. Sementara sistem demokrasi berbasis pada nilai-nilai hukum, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan.
Saat ini demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan oligarki semakin kuat dan cepat. Adanya kekuatan oligarki membuat demokrasi semakin lemah di Indonesia, oligarki melukai demokrasi, Pada tahun (2020-2021) Demokrasi mengalami penurunan, apalagi saat era pandemi Covid-19 seperti ini, terakhir terjadinya Konggres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumut adalah wujud ketidakpuasan kadernya terhadap oligarki di internal Partainya.
Masalah demokrasi di Indonesia saat ini adalah penguatan kelompok elite, menguatnya oligarki, lemahnya keterwakilan, terbatasnya pilihan politik atau keberagaman dan melemahnya check dan balance. Persoalan kemunduran demokrasi ini harus diselesaikan, masyarakat harus mengetahui perkembangan tentang pendidikan politik dan ekonomi. Sehingga jika ada kelompok elite yang memanfaatkan situasi dan keadaan untuk kepentingannya sendiri, masyarakat bisa kritik mereka dan memberhentikannya.
Kurangnya nilai-nilai demokrasi membuat kelompok elite semakin menguasai apapun. Lalu, penegakan hukum pun susah, banyak terjadi ketidakadilan dan tidak diterapkan sesuai aturan dasar hukum yang ada. Hal-hal ini harus diperbaiki. kepentingan adanya oligarki yaitu memastikan keberlanjutan eksistensi bisnis, aset dan kekayaan, melindungi sumber dan jalur-jalur kepentingan ekonomi, menghindari redistribusi kekayaan termasuk pajak, memastikan kelancaran segenap urusan terkait dengan bisnisnya serta mendapatkan perlakuan istimewa baik dari sisi kecepatan, kepastian dan keamanan.
Solusi dari masalah ini adalah harus ada peningkatan kualitas pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi rakyat, penguatan civil society, perbaikan regulasi terkait pelembagaan partai dan kualitas lembaga demokrasi serta pemeliharaan nilai-nilai dasar demokrasi.
Bentuk oligarki di kepartaian sudah mulai tumbuh disaat partai itu sudah mempunyai aset dan kaya, penulis menyoroti dinamika partai Demokrat, Gonjang ganjing yang menimpa partai Demokrat, karena sudah cenderung mengkultuskan SBY sebagai Dewa sebagai ketua Majelis Tinggi, persiapan untuk membuat partai oligarki sudah terbaca sejak menjadikan ketum Hadi Utomo (ipar SBY) menggantikan ketum Prof Subur Budi Santoso, bahwa cikeas sudah mulai berkeinginan membangun “trah politik” dalam tubuh Partai Demokrat.
Dengan kembalinya poros cikeas menjadi episentrum Partai Demokrat sampai SBY dipilih kembali dalam konggres di surabaya, meski sebelumnya wacana perlawanan dari Marzuki ali dan prof.Ahmad mubarok di hadang dengan begitu ketat.
Konggres JCC di jakarta dengan menempatkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum dengan segala strategi dan perubahan AD/ARTnya, serta penyelenggaraan konggresnya adalah bagian dari upaya melanggengkan episentrum Partai Demokrat pada poros Cikeas.
Kekhawatiran beberapa dewan pendiri dan Kader partainya untuk menyelamatkan Partai Demokrat bukanlah sesuatu yang mengada ada, sah sah saja untuk pendewasaan politik dan demokrasi, jika KLB satu satunya penyikapan, maka prahara di tubuh Partai Demokrat akan semakin meruncing karena endingnya pasti masuk ke ranah hukum, kita menunggu hasil pengesahan dari kementerian hukum dan Ham.
Kini kita akan melihat perkembangan demokrasi ala partai Demokrat untuk saling menggugat diranah hukum demi mendapatkan legitimasi dari pemerintah, bangsa ini akan kembali mengalami kegaduhan politik yang berkepanjangan sampai tahun 2024 jelang kompetisi pilpres untuk calon presiden yang akan datang, inilah akhir dari cerita Oligarki atau Demokrasi yang menang.
Penulis: Founder Fixpoll dan pengamat politik
