MADIUN, beritalima.com- Penataan birokrasi kembali dilakukan Walikota Madiun, Jawa Timur, Namun kali ini hanya sebanyak 15 pejabat yang mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan. Salah satunya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Wasana, Rabu 18 November 2020.
Heri Wasana mendapat jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Namun, dia juga masih menjabat Plt Dinas Pendidikan.
Walikota Madiun, H. Maidi, menyebut alasan kesehatan yang menjadi faktor pemindahan jabatan Heri Wasana.
‘’Jangan sampai sudah sakit, harus berobat ke luar daerah, tapi masih kepikiran ini itu, kan kasihan,’’ kata H. Maidi, usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional di Lingkungan Pemkot Madiun.
Pengisian, paparnya, bakal dilakukan secara lelang. Tidak hanya di Dinas Pendidikan, namun juga enam dinas lain. Pengisian melalui lelang jabatan itu ditargetkan bulan Desember.
‘’Januari 2021 kan ada SOTK baru. Ya kalau Desember bisa selesai ya dilakukan Desember. Kalau tidak ya Januari,’’ jelasnya.
Walikota menyebut jalannya pemerintahan tak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan RPJMD tersebut tak terlepas dari peran organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, OPD wajib dioptimalkan.
“Penataan birokrasi merupakan salah satu upaya pengoptimalan kinerja OPD. RPJMD ini tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Butuh peran OPD. Saya berharap OPD maksimal. Bukan malah sebaliknya,’’ harapnya.
RPJMD, lanjutnya, memang untuk lima tahun. Ia berharap RPJMD dapat selesai 3,5 tahun. Sisanya, dapat digunakan sebagai nilai tambah. Artinya, RPJMD tidak hanya tuntas 100 persen. Namun Pemkot juga memberikan program tambahan di luar RPJMD agar masyarakat semakinterlayani.
‘’Jangan pelit berbuat baik. Kalau kita bisa berbuat lebih, kenapa tidak. Toh ini demi kesejahteraan masyarakat,’’ pungkasnya. (Sumber Diskominfo. Editor: Dibyo).
H. Maidi (kiri atas).
