PACE Sarankan Lukas Enembe Fokus Pemulihan Kesehatan, dan Segera Isi Kursi Wagub

  • Whatsapp

JAYAPURA – Wakil Ketua II Satgas Port Numbay Crisis Center (PACE) Kota Jayapura, Pherkorus Yaroserai sarankan Gubernur Papua, Lukas Enembe agar fokus dengan pemulihan kesehatannya. Karena pihaknya menilai, kinerja Lukas Enembe kurang maksimal pada periode kedua kepemimpinannya.

“Kami masyarakat Papua mendoakan. Tetapi kami meminta untuk mengupayakan roda Pemerintahan di Papua ini berjalan dengan maksimal. Maka pemulihan kesehatan gubernur itu penting,” katanya pada awak media, Senin (13/12/21).

Ia juga katakan, jabatan Wagub Papua harus segera diisi agar tugas birokrasi dapat didelegasikan. Hal ini juga untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh para asisten Gubernur bahkan Serkeraris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, karena selama ini tersebar isu bahwa orang-orang di sekitar Gubernur sering mengatasnamakan Gubernur untuk kepentingan pribadi.

“Menurut kami kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan itu jadi sorotan kami. Sepeninggalan almarhum Klemen Tinal dan dinamika pengisian kursi Wakil Gubernur Papua ini sampai saat ini belum ada yang duduki padahal untuk nama-nama calon sudah lebih dari 3 sampai orang,” ujar Yeroserai.

Menurutnya, pemerintahan di Papua belum berjalan dengan baik karena kondisi kesehatan Gubernur menjadi salah satu alasannya. “Mungkin karena pak Gubernur sedang sakit, jadi pemerintahan di Provinsi Papua sementara ini belum ada pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) jadi kinerja pemerintah kurang maksimal. Kita perlu figur yang pas, jadi begitu duduk meminpin, kita tau kebijakan apa yang dia buat,” tuturnya

Bahkan, terkait pengangkatan Sekda Papua, ia mengatakan bahwa siapa yang ditunjuk dan keluar namanya di SK itu yang harus menjabati posisi tersebut. “Poin-poin itu harus segera disikapi kalau bisa sesegera mungkin,” imbuh Yeroserai.

Selain itu, juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta Polri mengusut tuntas dugaan kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat Papua.

Salah satu kasus dugaan korupsi yang ia soroti adalah PON XX Papua yang meninggalkan kesan yang kurang baik. “Padahal kita sukses pelaksanaan dan prestasi juga Papua sudah ada predikat kategori baik karena masuk urutan 4. Tuan rumah sendiri tidak ada masalah, cuma yang perlu diperhatikan yaitu honor-honor maupun hal yang harus ditanggulangi pasca PON seperti masalah pemeliharaan aset PON itu jd penting,” tegasnya.

Ia meminta PB PON segera menyelesaikan apa yang harus diselesaikan agar tidak timbul pertanyaan-pertanyaan maupun dinamika-dinamika. “Kami minta BPK segera audit, agar dapat diselesaikan hal-hal menyangkut honor. Apalagi sebagian besar relawan diambil dari pemuda-pemuda KNPI, harus diperhatikan, agar tidak ada lagi kantor-kantor yang dipalang,” tandas Yeroserai. (red)

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait